Rajin Laporkan Gratifikasi ke KPK, Penghulu Ini Diberi Kuota Haji

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jemaah calon haji asal Padang melambaikan tangan kepada keluarga mereka menjelang keberangkatan kloter pertama, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatra Barat, 28 Juli 2017. Embarkasi Haji Padang memberangkatkan 4.628 jemaah calon haji dari Sumbar, dan 1.641 orang dari Bengkulu yang terdiri atas 16 kelompok terbang (kloter). ANTARA/Iggoy el Fitra

    Jemaah calon haji asal Padang melambaikan tangan kepada keluarga mereka menjelang keberangkatan kloter pertama, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatra Barat, 28 Juli 2017. Embarkasi Haji Padang memberangkatkan 4.628 jemaah calon haji dari Sumbar, dan 1.641 orang dari Bengkulu yang terdiri atas 16 kelompok terbang (kloter). ANTARA/Iggoy el Fitra

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama memberikan kuota haji kepada pegawai teladan Abdurrahman Muhammad Bakri, 35 tahun, yang kesehariannya merupakan penghulu yang paling banyak melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Karena keteladanannya, saudara Bakri kami tunjuk sebagai petugas haji tahun ini," kata Direktur Bina Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Khoirizi H. Datsir, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa, 29 Mei 2018.

    Baca: Airnav Indonesia Layani 5 Kloter Haji dari Bandara Kertajati

    Khoirizi mengatakan penunjukan tersebut bukan hadiah dari Kementerian Agama. Ia ditunjuk agar bisa menjadi contoh saat menjalankan tugasnya di Tanah Suci karena rekam jejaknya yang baik.

    Bakri adalah penghulu muda di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Klaten, Solo, Jawa Tengah, yang telah bertugas selama 13 tahun. Berdasarkan catatan Kementerian Agama, Bakri telah melaporkan penerimaan gratifikasi 59 kali ke KPK sejak 2015.

    Upaya tersebut dilakukan lulusan STAIN Surakarta itu setelah ada kebijakan tentang gratifikasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Gratifikasi yang dilaporkannya itu jumlahnya bervariasi. Sekali menjadi penghulu menikahkan, Bakri mendapat gratifikasi Rp 25-200 ribu.

    Baca: Jemaah Haji Indonesia Dapat 4 Keistimewaan dari Arab Saudi

    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun sempat memberikan penghargaan kepada Bakri selaku aparatur sipil negara berintegritas yang diserahkan pada 2 April. Bakri dikenal sebagai penghulu yang memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa penghulu menikahkan yang diundang ke luar kantor KUA tidak perlu diberikan uang tambahan di luar biaya wajib Rp 600 ribu.

    Bakri mengatakan uang Rp 600 ribu yang sudah disetorkan kepada negara itu sudah termasuk biaya transportasi dan jasa profesi. Ia mengatakan kedua orang tuanya mengajarkannya untuk jujur. Tindak korupsi di Indonesia, kata dia, dinilai memprihatinkan sehingga untuk memberantasnya harus dimulai dari diri sendiri.

    Baca: Arab Saudi: Pendaftaran Haji dan Umrah Dibuka Mei Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.