Soal Kasus E-KTP Tercecer, DPR: Penyelesaiannya Harus Transparan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian merapikan barang bukti KTP elektronik yang rusak saat gelar perkara kasus KTP elektronik yang tercecer di Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 28 Mei 2018. Polres Bogor telah melakukan penyelidikan dengan mengamankan barang bukti satu dus dan seperempat karung KTP-el yang rusak serta meminta keterangan Kemendagri, penjaga gudang, sopir serta penanggung jawab ekspedisi. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Petugas kepolisian merapikan barang bukti KTP elektronik yang rusak saat gelar perkara kasus KTP elektronik yang tercecer di Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 28 Mei 2018. Polres Bogor telah melakukan penyelidikan dengan mengamankan barang bukti satu dus dan seperempat karung KTP-el yang rusak serta meminta keterangan Kemendagri, penjaga gudang, sopir serta penanggung jawab ekspedisi. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP tercecer di daerah Bogor diusut sampai tuntas untuk mencari fakta apakah ada pihak yang melakukan sabotase atau tidak.

    "Kalau benar sabotase ya harus diusut sampai tuntas siapa yang melakukannya dan siapa oknumnya harus dituntut secara hukum," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin, 28 Mei 2018.

    Taufik mengatakan jika ada unsur sabotase dalam kasus e-KTP yang tercecer itu, maka harus ditunjukkan kepada publik siapa yang bertanggung jawab. Sebab, publik banyak bertanya mengapa e-KTP disimpan di gudang padahal sudah rusak dan tidak berlaku.

    Baca: Deddy Mizwar Waspadai Beredarnya E-KTP Palsu di Pilgub Jabar

    "Kalau kita punya paspor yang sudah tidak berlaku dipotong, karena itu kasus tersebut menimbulkan pertanyaan di publik mengapa sampai disimpan di gudang," kata Taufik. Jika e-KTP rusak atau tak berlaku lagi, seharusnya dimusnahkan agar tak disalahgunakan.

    Taufik mengatakan permasalahan e-KTP merupakan hal sensitif karena digunakan oleh masyarakat untuk menggunakan haknya memilih dalam Pilkada maupun Pemilu. "Sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara cepat dan transparan," ujarnya.

    Baca: Polisi Memastikan E-KTP Tercecer di Bogor Murni Ketidaksengajaan

    Politikus PAN itu menilai karena persoalan e-KTP itu menyangkut hak politik masyarakat yang dijamin undang-undang, maka semua pihak jangan menganggap remeh permasalahan tersebut.

    Persoalan e-KTP tercecer ini terungkap lewat video yang beredar. Video tersebut menunjukkan sejumlah e-KTP yang beralamat di Sumatera Selatan, tercecer di kawasan Bogor, Jawa Barat.

    Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan e-KTP yang tercecer di jalan raya kawasan Bogor itu merupakan e-KTP yang rusak atau invalid saat hendak diangkut ke gudang Kementerian Dalam Negeri di Semplak, Bogor. Saat ini, e-KTP yang jatuh dari mobil pengangkut itu sudah diamankan dan dikembalikan ke mobil pengangkut untuk selanjutnya dibawa ke gudang penyimpanan di Semplak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.