Anggota Panja: Pasal tentang LGBT Tetap Ada Dalam RKUHP

Aktivis Kaltim menggelar demo di depan kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, 22 Februari 2018. Aksi kamisan ini pernyataan sikap penolakan terhadap RKUHP serta kritik terhadap pemerintah telah disahkannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2014.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Kerja (Panja) rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Arsul Sani mengatakan pasal tentang perbuatan cabul sesama jenis yang masuk dalam pasal Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) tetap ada dalam RKUHP yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ini sempat menuai kontroversi.

"Pasal ini tidak akan dihapus, tetapi rumusannya akan diperbaiki sehingga tidak ada persepsi diskriminasi," kata Arsul yang juga politikus PPP ini kepada Tempo pada Selasa, 29 Mei 2018.

Baca: RKUHP Akan Disahkan 17 Agustus, Pasal-pasal Ini Belum Tuntas

Menurut Arsul, partainya dan partai-partai Islam lainnya akan menentang keras kalau pasal tentang LGBT dihapus. Ia mengatakan pasal-pasal RKUHP, termasuk soal pasal LGBT sebetulnya sudah selesai dibahas oleh panja dan tim perumus. "Tetapi masih menyisakan beberapa item yang rumusan pasalnya belum disepakati baik di tingkat panja dan tim perumus," ujarnya.

Adapun menurut Arsul pasal-pasal yang belum disepakati antara lain perluasan asas legalitas, posisi hukuman mati, pasal penghinaan presiden, pasal kumpul kebo, dan pasal LGBT. Berikutnya adalah inseminasi alat-alat kehamilan, korupsi di sektor swasta, dan kebijakan penghukuman atau pemidanaan penjara. "Inilah yang nanti kami akan selesaikan sebelum 17 Agustus," ujar Arsul.

Baca: Permasalahan RKUHP Menurut Komnas HAM dan Amnesty International

RKUHP dibahas di Komisi Hukum dengan membentuk panja. Setelah panja selesai membahas aturan ini, kemudian dibentuk tim perumus dan tim sinkronisasi. Setelah itu hasilnya akan dibawa kembali ke panja sebelum diplenokan kembali di Komisi Hukum. Panja RKUHP akan menggelar rapat kembali di DPR pada Rabu, 30 Mei 2018.

DPR sempat memperpanjang pembahasan RKUHP pada April lalu. Perpanjangan ini dilakukan karena adanya sejumlah pasal yang menuai kontroversial dan belum disepakati, seperti soal pasal penghinaan presiden dan perluasan pasal perzinaan. DPR pun menargetkan akan menyelesaikan RKUHP pada 17 Agustus 2018.






Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

1 hari lalu

Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

Aktivis Bivitri Susanti menilai isu anti-LGBT, termasuk soal pembahasan raperda ramai digulirkan di beberapa daerah sebagai tren jelang pemilu 2024


Wacana Perda LGBT di Kota Bandung, Ini Pro dan Kontranya

8 hari lalu

Wacana Perda LGBT di Kota Bandung, Ini Pro dan Kontranya

DPRD Kota Bandung mewacanakan perancangan Perda LGBT. Ada yang mendukung, dan ada pula yang menolak.


Dua Polisi Pasangan Sejenis di Bangka Belitung Dipecat

14 hari lalu

Dua Polisi Pasangan Sejenis di Bangka Belitung Dipecat

Polda Kepulauan Bangka Belitung memutuskan PTDH terhadap dua anggota polisi terkait dengan masalah LGBT.


Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

24 hari lalu

Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.


Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

27 hari lalu

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.


Sayangkan Bobby Nasution Sebut Medan Anti-LGBT, Pendamping Transpuan Ingatkan Legenda Boru Nantinjo

28 hari lalu

Sayangkan Bobby Nasution Sebut Medan Anti-LGBT, Pendamping Transpuan Ingatkan Legenda Boru Nantinjo

Pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menyebut daerahnya anti LGBT disayangkan kelompok pendamping transpuan.


Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

37 hari lalu

Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

Juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries hadir dalam persidangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E untuk menjadi saksi meringankan


Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

37 hari lalu

Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

Albert Aries yang dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk Richard Eliezer mengatakan dia hadir dengan pro deo dan pro bono alias gratis.


Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

46 hari lalu

Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

Dalam KUHP baru, dimuat pula regulasi hukum tentang Tipikor, aturannya tertuang dalam Pasal 603 dan 604. Sanksi koruptor kok jadi ringan?


Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

47 hari lalu

Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

Asfinawati mengatakan bahwa derajat partisipasi publik dalam pembentukan KUHP sangat rendah, bahkan cenderung tidak bermakna.