Partai Demokrat: #JanganDiam untuk Dukung Kebebasan Berekspresi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • SBY dan Ani Yudhoyono mengenakan kaus bertuliskan #JanganDiam. Twitter.com

    SBY dan Ani Yudhoyono mengenakan kaus bertuliskan #JanganDiam. Twitter.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan kaus bertulisan #JanganDiam yang dikenakan ketua umum partainya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, punya pesan moral untuk demokrasi di Indonesia. Menurut dia, tagar itu untuk membuka kebebasan bersuara masyarakat.

    “Jika ada persoalan yang dianggap penting, krusial, dan memang harus dikritisi, harus dikritik untuk kebaikan negeri ini,” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 Mei 2018. Namun, jika bagus harus diapresiasi.

    Baca: Sekjen Partai Demokrat Jelaskan Arti Kaus ...

    Foto SBY dan istrinya Ani Yudhoyono mengenakan kaus hitam bertulisan #JanganDiam di belakangnya itu viral di media sosial. SBY dan Ani mengenakan baju itu saat menyaksikan laga final Liga Champions antara Liverpool dan Real Madrid.

    Imelda mengatakan melalui tagar itu, SBY ingin berpesan bahwa suasana demokrasi harus dijaga, bukan dibungkam. “Falsafah Ketum (Ketua Umum Demokrat) dengarkan rakyat, memberikan aspirasi, dan Pemimpin harus mencari solusi,” ujarnya.

    Baca: SBY Pakai Kaus #JanganDiam, Warganet Riuh ...

    Presiden RI keenam itu, kata Imelda, meminta agar ketidakadilan tidak dibiarkan. Jika itu terjadi, kesewenang-wenangan akan muncul. “Jika orang-orang baik diam, maka orang jahat akan menang. Itu maknanya,” ucapnya.

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menuturkan #JanganDiam di kaus hitam ketua umumnya itu terinspirasi kata-kata mutiara seorang jenderal. “Jenderal itu mengatakan, ‘Jika kita hanya selalu diam, maka tidak akan terjadi perbaikan’,” tuturnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 Mei 2018. Sayang, ia lupa nama jenderal dari Amerika Serikat itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.