Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gebrakan Moeldoko, Jadikan KSP Jembatan Komunikasi Kementerian

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Jokowi (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko (kedua kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kanan) ketika bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Jokowi (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko (kedua kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kanan) ketika bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan lembaga yang dia pimpin menjadi jembatan antar kementerian dalam mendiskusikan kebijakan negara.

“Kami mencari cara berkomunikasi sehingga persoalan jadi lebih terang,” kata Moeldoko kepada Majalah Tempo edisi 5 Maret 2018. Mantan Panglima TNI ini diangkat Presiden Jokowi menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Januari 2018.

Baca: Kata Moeldoko Soal Perpres Pelibatan TNI dalam Soal Terorisme

Ia mencontohkan jembatan antar kementerian itu terlihat perannya saat polemik impor beras. Ia  mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Direktur Bulog Djarot Kusumayakti, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

Saat itu gagasan Kementerian Pertanian adalah menuju swasembada pangan. Sedangkan gagasan Kementerian Perdagangan adalah menjaga agar harga beras tidak mahal. Pertemuan itu menghasilkan keputusan impor beras.  

Meskipun begitu, Moeldoko berpendapat impor tidak tepat waktu karena sudah mendekati panen raya. “Untuk itu, kami mengambil kebijakan, begitu beras impor datang, langsung masuk gudang dan kami kunci.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Moeldoko mengatakan dirinya juga pernah menjadi jembatan komunikasi antara Kementerian Pertanian dan Bulog soal belanja beras. Saat itu Kementerian Pertanian menyebut sudah panen besar sedangkan Bulog tidak sependapat. "Akhirnya Menteri Pertanian mengajak sama-sama ke lapangan. Bulog sudah bawa duit. Begitu ada barang, langsung tebas (borong)," kata dia.

Baca: Moeldoko: Presiden Jokowi Segera Teken Perpres Pencegahan Korupsi

Menurut Moeldoko, KSP harus bisa menjembatani berbagai proyek strategis nasional serta program andalan Presiden, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. “Ternyata di lapangan tidak berjalan mulus. Kami cari di mana sumbatannya.”

Moeldoko mengatakan ia masih harus menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan yang terbangun dalam sebuah unit kerja. Medan tempur saat ia menjadi tentara dan berada di pemerintahan sangatlah berbeda.

Menurut Moeldoko, medan di pemerintahan banyak ranjaunya. Ada regulasi dan instrumen-instrumen lain yang tidak boleh coba-coba ditabrak. "Kalau sembrono, akan menabrak ranjau.”

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

1 hari lalu

 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Erwan Hartawan
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.


Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

20 hari lalu

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.


Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

21 hari lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.


KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

22 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.


Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

22 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.


Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

23 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.


KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

23 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

40 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

46 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

49 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?