Jaksa KPK Menolak Eksepsi Syafruddin Arsyad Temenggung

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Arsyad Temenggung, seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 13 April 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Arsyad Temenggung, seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 13 April 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

    “Eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” kata jaksa KPK, Haerudin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 28 Mei 2018.

    Baca: Jaksa Sebut Syafruddin Arsyad Temenggung Rugikan Negara 4,5 T

    Sebelumnya, jaksa mendakwa Syafruddin merugikan negara sekitar Rp 4,5 triliun dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) untuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Syafruddin dianggap telah memperkaya pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, melalui penerbitan SKL itu.

    Jaksa Haerudin menilai sebagian besar materi eksepsi tim penasihat hukum telah memasuki pokok perkara, sehingga hanya mengulang materi praperadilan yang diajukan Syafruddin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Haerudin berujar KPK sudah memiliki bukti permulaan cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menjerat Syafruddin. “Dan atas permohonan praperadilan tersebut, telah diputuskan bahwa hakim menolak permohonan terdakwa,” katanya.

    Simak: Syafruddin Arsyad Temenggung Jalani Sidang Eksepsi Perkara BLBI

    Haerudin menuturkan, karena materi keberatan telah masuk pokok perkara, tidak perlu ditanggapi lebih lanjut. “Karena hal tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHP,” katanya.

    Penasihat hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, Ahmad Yani, mengatakan materi yang mereka buat di dalam eksepsi tidak berada dalam pokok perkara. Ahmad Yani bakal menyerahkan keputusan ke majelis hakim. "Jika hakim menerima, artinya perkara ini dihentikan. Jika tidak diterima, berarti dilanjutkan. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.