KPU Akan Menyerahkan Rancangan PKPU ke Kemenkumham Pekan Ini

Reporter

Sejumlah pekerja monyortir dan melipat surat suara Pilkada Jawa Tengah 2018 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga, Jawa Tengah, 21 Mei 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Jawa Tengah 2018 sebanyak 134.068 lembar. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan akan segera menyerahkan draf rancangan peraturan KPU tentang pencalonan legislator ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera disahkan. “Draft sedang disusun, pekan ini kami akan serahkan,” ucap Arief saat dihubungi, Senin, 28 Mei 2018.

KPU akan mempertahankan aturan larangan mantan narapidana menjadi calon legislator pada Pemilu 2019. KPU juga mempertahankan aturan mengenai kewajiban membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi calon legislator terpilih.

Baca: Pro dan Kontra PKPU Napi Koruptor, KPU: Silakan Uji Materi di MA

Anggota KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan lembaganya mempertahankan aturan larangan mantan narapidana koruptor menjadi caleg karena berpijak pada PKPU tentang pencalonan Dewan Perwakilan Daerah yang telah lolos dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. KPU mempertanyakan jika DPR menolak aturan ini. Soalnya, dalam PKPU pencalonan anggota DPD, larangan mantan narapidana koruptor dimasukkan ke dalam aturan tersebut.

Selain ada larangan bagi mantan narapidana koruptor, dalam PKPU pencalonan anggota DPD ada larangan mantan narapidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak menjadi caleg. "Ketiganya dimasukkan karena dianggap kejahatan yang luar biasa," ujar Wahyu.

KPU tidak mungkin memasukkan aturan yang berbeda antara PKPU pencalonan anggota DPD dan PKPU pencalonan legislator. "Kan, pembuatan aturan harus setara."

Baca: Kinerja KPU Dinilai Menurun Ketimbang Periode...

Selain itu, tutur Wahyu, akan terasa janggal jika DPR hanya menolak larangan mantan narapidana koruptor menjadi caleg, sedangkan larangan mantan narapidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual anak tidak ditolak.

Komisioner KPU itu mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu memang tidak melarang mantan narapidana koruptor menjadi caleg. Larangan mantan narapidana hanya terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Dalam Undang-Undang Pilkada, yang dilarang hanya mantan narapidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak."






Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

13 jam lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

16 jam lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

9 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

13 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

16 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

16 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

17 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

18 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

18 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

18 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.