Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus PKS Sangkal Beri Komando #2019GantiPresiden, tapi...

image-gnews
Politikus PKS Mardani Ali Sera Bikin Gerakan #2019GantiPresiden. Twitter.com
Politikus PKS Mardani Ali Sera Bikin Gerakan #2019GantiPresiden. Twitter.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Ali Sera, menyangkal ia memberi komando gerakan #2019GantiPresiden. Terakhir, aksi ini dilakukan dengan memberikan takjil berstiker gerakan itu dan lewat lagu #2019GantiPresiden yang beredar di media sosial.

"Pemberian takjil, lagu #2019GantiPresiden, dan mungkin kreativitas lain tidak ada komando dari kami. Gerakan ini sudah menjadi social movement," kata Mardani kepada Tempo, Ahad, 27 Mei 2018.

Namun Mardani yakin gerakan yang digagas olehnya itu akan terus membesar selama pekerjaan rumah utama pemerintah, seperti menyelesaikan masalah harga bahan pokok yang tinggi, lapangan pekerjaan yang kian sulit, dan rasa keadilan yang kian hilang, terus ada. "Masyarakat tidak akan merespons ajakan #2019GantiPresiden jika kehidupan kian membaik," ujar Mardani.

Baca: Deklarasi #2019GantiPresiden ke Monas, Mardani: Tidak Ganggu CFD

Aksi teranyar gerakan tersebut adalah pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden oleh Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) di halaman pintu masuk Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 24 Mei 2018. Aksi tersebut pun menuai komentar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalla menilai pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden tersebut merupakan hal yang tidak etis. Ia menuturkan semestinya pembagian takjil tidak perlu memuat unsur politik jika niatnya beribadah.

Pembentukan gerakan #2019GantiPresiden berawal saat Mardani diundang dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada 27 Februari 2018. Selain Mardani, ada beberapa politikus lain yang turut diundang dalam acara itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Deklarasi Hari Ini, Begini Awal Mula Gerakan #2019GantiPresiden

Saat terlibat diskusi, Mardani mengaku emosi dengan pernyataan politikus lain yang mendukung Presiden Joko Widodo melulu. Dia mengatakan pernyataan politikus itu tidak ada perbedaan. "Makanya, saya katakan, ingin mengganti pemerintahan di 2019," ucapnya.

Mardani terlihat pertama kali mengenakan gelang berlogo #2019GantiPresiden dalam sebuah acara televisi pada Selasa, 3 April 2018. Setelah itu, #2019GantiPresiden langsung ramai diperbincangkan di media sosial.

Gerakan #2019GantiPresiden telah banyak mendapatkan dukungan. Salah satunya dari pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, seperti yang diklaim Mardani. Namun juru bicara FPI, Slamet Maarif, mengatakan, sepengetahuannya, Rizieq Shihab belum memberikan dukungannya kepada gerakan tersebut.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

18 jam lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan sebagai pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Khoirudin sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, sementara Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.


Respons Pro Kontra terhadap Guyonan Suswono Soal Janda

3 hari lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono, usai blusukan ke Komplek PIK Blok B, Penggilingan, Jakarta Timur, Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Alfitria Nefi Pratiwi
Respons Pro Kontra terhadap Guyonan Suswono Soal Janda

Guyonan Suswono soal janda kaya menikahi pria pengangguran menuai polemik. Berikut respons yang pro dan kontra.


BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

3 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

Tim riset partai politik (parpol) BRIN melaporkan hasil riset mengenai "Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia".


Bamus Betawi Nilai Tak Ada yang Salah dalam Guyonan Suswono Soal Janda Kaya, Ini Alasannya

3 hari lalu

Tangkapan layar video permintaan maaf dari calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono di instagram pribadinya. ANTARA/Instagram/@pak_suswono/Ilham Kausar
Bamus Betawi Nilai Tak Ada yang Salah dalam Guyonan Suswono Soal Janda Kaya, Ini Alasannya

Bamus Betawi menyatakan upaya membawa guyonan Suswono soal janda kaya ke ranah hukum sangat mengada-ada.


Alasan Wakil Ketua Baleg DPR Usul Prolegnas Disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung (tengah) bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI memberikan keterangan pers capaian kinerja 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 September 2024. Komisi II DPR RI telah menyelesaikan 160 Undang - Undang selama periode 2019-2024 yang diantaranya Undang - Undang mengenai Pemilu, Reformasi Agraria, dan Penataan Tenaga non-ASN (Honorer). TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Wakil Ketua Baleg DPR Usul Prolegnas Disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Baleg DPR menuturkan Prolegnas yang disusun harus berdasarkan aspek kebutuhan, bukan keinginan.


Survei Parameter Politik: 65,2 Persen Basis Pemilih PKS Pilih Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta

4 hari lalu

Paslon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil - Suswono, saat Debat Kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024, Concert Hall Ecovention Ancol, Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Survei Parameter Politik: 65,2 Persen Basis Pemilih PKS Pilih Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta

Sigi Parameter Politik Indonesia menunjukan 65,2 persen konstituen PKS yang memilih Ridwan Kamil-Suswono


PKS Dorong Penyusunan Prolegnas Selaras Dengan RPJPN 2025-2045

4 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
PKS Dorong Penyusunan Prolegnas Selaras Dengan RPJPN 2025-2045

Baleg DPR akan menetapkan daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2025 pada 18 November mendatang.


Legislator PKS Minta DPR Tidak Ulangi Pembahasan RUU secara Kilat

5 hari lalu

Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf saat konferensi pers perihal duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilu 2024 di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, 2 September 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Legislator PKS Minta DPR Tidak Ulangi Pembahasan RUU secara Kilat

Legislator PKS Muzammil Yusuf meminta proses pembentukan Undang-undang ke depannya tidak lagi dilakukan secara ugal-ugalan.


Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

5 hari lalu

Pengumuman renovasi kos milik H.H tersangka kekerasan seksual di Singkawang, pada Senin, 16 September 2024. Kos tersebut merupakan salah satu TKP dari tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Dok. Istimewa
Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

Tersangka kasus pencabulan yang merupakan Anggota DPRD Kota Singkawang disebut selalu mencari cara agar mengelak dari jerat hukum.


Ragam Reaksi terhadap Keinginan Indonesia Bergabung dengan BRICS

5 hari lalu

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono tiba di Kazan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus, di Kazan, Rusia, Kamis 24 Oktober 2024. ANTARA/HO-Photohost agency brics-russia2024.ru
Ragam Reaksi terhadap Keinginan Indonesia Bergabung dengan BRICS

Ekonom berpendapat Indonesia juga dapat mengambil skenario terbaik dengan bergabung ke forum BRICS maupun OECD sekaligus.