Politikus PKS Minta Pemerintah Usut Soal E-KTP Tercecer di Bogor

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP). Dok. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Almuzzammil Yusuf menyebutkan pemerintah mesti mengusut temuan dus berisi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang tercecer di Kabupaten Bogor, kemarin. Alasannya, santer dikabarkan KTP dalam dus tersebut diduga palsu.

"Kalo benar itu semua KTP palsu, harus dicari, diusut, dan dibongkar mafia pemalsuan dokumen kependudukan tersebut. Temuan dus itu saya kira hanya merupakan fenomena gunung es," ujar Almuzzammil dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 27 Mei 2018.

Baca juga: 6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

Bahkan, menurut Almuzzammil, akan lebih bagus apabila Dewan Perwakilan Rakyat kemudian membuat panitia khusus untuk kasus pemalsuan KTP. Ia menyebutkan temuan dugaan KTP palsu bukan baru pertama kali. Pada 2016, ada juga laporan atau temuan Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengenai hal tersebut kepada Komisi II DPR.

"Potensi pemalsuan yang terjadi bisa ratusan kali lebih besar dari temuan tersebut," ujar Almuzzammil.

Almuzzammil mendorong pemerintah bersama DPR lebih serius dan membuka seluas-luasnya laporan masyarakat di seluruh Indonesia. "Jangan menganggap remeh masalah ini," tutur dia. Sebab, ia mengatakan mafia KTP Palsu bisa jadi pintu masuk imigran-imigran gelap ke seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Mereka bisa membangun wilayah-wilayah eksklusif, tertutup, dan tak terjamah," kata Almuzzammil. Ia berpendapat pemalsuan KTP tidak lebih ringan dari bahaya terorisme, korupsi, dan narkoba. "Jika itu terjadi, ke depan jangka panjang akan membahayakan dan mengancam stabilitas nasional."

Penemuan dus berisi e-KTP tersebut terjadi di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Kabupaten Bogor, pada Sabtu siang, 26 Mei 2018. Kala itu sebuah truk yang berjalan ke arah Parung menjatuhkan sebuah kardus di persimpangan Jalan Salabenda. Melihat hal tersebut, warga langsung mendekati kardus yang ternyata berisi sejumlah e-KTP.

Baca juga: Mendagri Tjahjo: 3 Masalah Pelayanan E-KTP Sudah Teratasi

Sontak warga pun mencoba memberitahukan adanya kardus yang jatuh kepada sopir truk tadi. Sopir pun putar balik dan mengambil kembali e-KTP yang sudah berceceran itu. Beberapa foto e-KTP yang tercecer itu sempat beredar di media sosial.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan telah ada pengecekan di lapangan oleh direktoratnya bersama dengan kepolisian Kabupaten Bogor. Menurut dia, e-KTP yang tercecer itu adalah e-KTP yang telah rusak dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke gudang Kemendagri di Semplak, Bogor.

Saat ini, ihwal tercecernya kartu-kartu itu tengah ditangani oleh Kepolisian Resor Kabupaten Bogor. Rencananya, hari ini, polisi akan memintai keterangan sopir dan para staf yang mengawal barang tersebut.






Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

12 hari lalu

Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

Dokumen kependudukan Disdukcapil Depok yang bisa diambil di De Fast adalah KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).


WNA Bisa Punya e-KTP, Perlu Simak 5 Syarat Ini

34 hari lalu

WNA Bisa Punya e-KTP, Perlu Simak 5 Syarat Ini

WNA di Indonesia bisa memiliki e-KTP dengan tujuan mempermudah akses pelayanan publik. Tapi, penuhi dulu persyaratan ini.


WNA Boleh Punya KTP? Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA

34 hari lalu

WNA Boleh Punya KTP? Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA

Meskipun sama-sama berhak memiliki e-KTP tetapi kartu milik WNI dan WNA mempunyai 4 perbedaan mendasar. Apa saja?


Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

39 hari lalu

Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

KPK masih menunggu atutan turunan dalam upaya ekstradisi Paulus Tannos yang diduga berada di Singapura tersebut.


Syarat dan Ketentuan Bila Ingin Mendaftar Jadi Penghuni di 12 Rusunawa yang Diresmikan Anies Baswedan

43 hari lalu

Syarat dan Ketentuan Bila Ingin Mendaftar Jadi Penghuni di 12 Rusunawa yang Diresmikan Anies Baswedan

Hari ini Gubernur DKI Anies Baswedan meresmikan 33 tower rusunawa. Simak syarat dan ketentuan bila ingin menghuni di salah satu rusunawa tersebut.


7 Cara Cek NIK e-KTP untuk Memastikan Aktif atau tidak

50 hari lalu

7 Cara Cek NIK e-KTP untuk Memastikan Aktif atau tidak

Simak cara cek NIK online untuk memastikan terdaftar atau tidak di Dukcapil


Mau Mengurus Kartu Keluarga? Ini Tata Cara dan Dokumen yang Diperlukan

51 hari lalu

Mau Mengurus Kartu Keluarga? Ini Tata Cara dan Dokumen yang Diperlukan

Kartu Keluarga dokumen penting sering diperlukan untuk berbagai macam keperluan kependudukan. Berikut komplit mengenai pengurusannya.


MRP Lapor ke KPU, Mayoritas Orang Asli Papua Belum Punya e-KTP

59 hari lalu

MRP Lapor ke KPU, Mayoritas Orang Asli Papua Belum Punya e-KTP

MRP menyebut mayoritas warga asli Papua belum punya kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. KPU harus pastikan mereka bisa ikut Pemilu 2024.


88 Jenis Pekerjaan yang Bisa Dicantumkan di KTP dan Cara Mengubahnya

8 Juli 2022

88 Jenis Pekerjaan yang Bisa Dicantumkan di KTP dan Cara Mengubahnya

Setiap orang tidak boleh sembarangan mengisi kolom pekerjaan di KTP. Jenis pekerjaan yang bisa dicantumkan di KTP?


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.