Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus PKS Minta Pemerintah Usut Soal E-KTP Tercecer di Bogor

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP). Dok. TEMPO/Suryo Wibowo
Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP). Dok. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Almuzzammil Yusuf menyebutkan pemerintah mesti mengusut temuan dus berisi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang tercecer di Kabupaten Bogor, kemarin. Alasannya, santer dikabarkan KTP dalam dus tersebut diduga palsu.

"Kalo benar itu semua KTP palsu, harus dicari, diusut, dan dibongkar mafia pemalsuan dokumen kependudukan tersebut. Temuan dus itu saya kira hanya merupakan fenomena gunung es," ujar Almuzzammil dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 27 Mei 2018.

Baca juga: 6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

Bahkan, menurut Almuzzammil, akan lebih bagus apabila Dewan Perwakilan Rakyat kemudian membuat panitia khusus untuk kasus pemalsuan KTP. Ia menyebutkan temuan dugaan KTP palsu bukan baru pertama kali. Pada 2016, ada juga laporan atau temuan Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengenai hal tersebut kepada Komisi II DPR.

"Potensi pemalsuan yang terjadi bisa ratusan kali lebih besar dari temuan tersebut," ujar Almuzzammil.

Almuzzammil mendorong pemerintah bersama DPR lebih serius dan membuka seluas-luasnya laporan masyarakat di seluruh Indonesia. "Jangan menganggap remeh masalah ini," tutur dia. Sebab, ia mengatakan mafia KTP Palsu bisa jadi pintu masuk imigran-imigran gelap ke seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Mereka bisa membangun wilayah-wilayah eksklusif, tertutup, dan tak terjamah," kata Almuzzammil. Ia berpendapat pemalsuan KTP tidak lebih ringan dari bahaya terorisme, korupsi, dan narkoba. "Jika itu terjadi, ke depan jangka panjang akan membahayakan dan mengancam stabilitas nasional."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penemuan dus berisi e-KTP tersebut terjadi di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Kabupaten Bogor, pada Sabtu siang, 26 Mei 2018. Kala itu sebuah truk yang berjalan ke arah Parung menjatuhkan sebuah kardus di persimpangan Jalan Salabenda. Melihat hal tersebut, warga langsung mendekati kardus yang ternyata berisi sejumlah e-KTP.

Baca juga: Mendagri Tjahjo: 3 Masalah Pelayanan E-KTP Sudah Teratasi

Sontak warga pun mencoba memberitahukan adanya kardus yang jatuh kepada sopir truk tadi. Sopir pun putar balik dan mengambil kembali e-KTP yang sudah berceceran itu. Beberapa foto e-KTP yang tercecer itu sempat beredar di media sosial.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan telah ada pengecekan di lapangan oleh direktoratnya bersama dengan kepolisian Kabupaten Bogor. Menurut dia, e-KTP yang tercecer itu adalah e-KTP yang telah rusak dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke gudang Kemendagri di Semplak, Bogor.

Saat ini, ihwal tercecernya kartu-kartu itu tengah ditangani oleh Kepolisian Resor Kabupaten Bogor. Rencananya, hari ini, polisi akan memintai keterangan sopir dan para staf yang mengawal barang tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

2 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto
Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.


Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

24 hari lalu

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

Cara mendapatkan KTP bagi orang asing di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ini syarat dan prosedurnya.


Begini Cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital

46 hari lalu

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menguji versi baru dari e-KTP, yang nantinya disebut sebagai e-KTP Digital atau Identitas Digital. Pelaksanaan E-KTP Digital rencananya bakal diterapkan secara bertahap mulai tahun ini.
Begini Cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital

Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital merupakan proses pemindahan informasi e-KTP yang saat ini masih memiliki bentuk fisik.


Bayang-Bayang Hak Angket DPR pada 3 Kasus Masa Rezim Jokowi: e-KTP, MK, dan Pemilu 2024

50 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kedua kanan) saat pada sidang pleno amar putusan uji materi UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR di Jakarta, (31/1). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Bayang-Bayang Hak Angket DPR pada 3 Kasus Masa Rezim Jokowi: e-KTP, MK, dan Pemilu 2024

Sepanjang pemerintahan Jokowi, anggota DPR tercatat baru sekali menggunakan hak angket. satu kasus sebata wacana, dan satu lainnya masih digodok DPR.


Dinonaktifkan Maret 2024, Ini Cara Cek Status NIK Warga DKI Jakarta

53 hari lalu

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
Dinonaktifkan Maret 2024, Ini Cara Cek Status NIK Warga DKI Jakarta

Disdukcapil DKI Jakarta berencana menonaktifkan NIK KTP warganya yang tidak lagi berdomisili di DKI. Lantas, bagaimana cara cek status NIK Jakarta?


Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga di JKN

20 Januari 2024

Seorang pengguna BPJS Kesehatan memanfaatkan aplikasi mobile JKN, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara online di Kampung Sindangkarsa, Cimanggis, Bogor, Jawa Barat, 22 Agustus 2021. Selain itu dimasa pandemi, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan kartu BPJS Kesehatan digital, yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN. Tempo/Jati Mahatmaji
Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga di JKN

Untuk memastikan anggota keluarga mendapat jaminan Kesehatan, penting untuk mengetahui cara mendaftarkannya ke JKN.


Cara Aktivasi e-KTP jadi IKD secara Online dan Syaratnya

3 Januari 2024

Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo
Cara Aktivasi e-KTP jadi IKD secara Online dan Syaratnya

Pemerintah akan mengganti e-KTP menjadi IKD secara online. Bagaimana cara mengubahnya?


DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 70,9 Miliar untuk Cetak Ulang e-KTP DKJ, PSI: Kami Tetap Tidak Setuju

27 Desember 2023

Warga menerima pergantian e-KTP di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. Perubahan data administrasi kependudukan imbas pergantian 22 nama jalan  menggunakan nama tokoh Betawi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 70,9 Miliar untuk Cetak Ulang e-KTP DKJ, PSI: Kami Tetap Tidak Setuju

Anggaran Rp 70,9 miliar itu dialokasikan untuk pengadaan blangko e-KTP dan tinta toner cetak ulang e-KTP imbas perubahan DKI Jakarta menjadi DKJ.


Top 3 Metro: Proses Asesmen Pejabat BUMD era Anies, Bongkar Praktik Aborsi, DKI Butuh 5 Juta Blangko e-KTP

24 Desember 2023

Ilustrasi aborsi. TEMPO
Top 3 Metro: Proses Asesmen Pejabat BUMD era Anies, Bongkar Praktik Aborsi, DKI Butuh 5 Juta Blangko e-KTP

Berita Top 3 Metro kemarin membahas tentang isu orang dalam di era Anies Baswedan, bongkar praktik prostitusi, dan DKI butuh 5 juta blangko e-KTP.


DKI Jakarta Bakal Diubah Jadi DKJ, DPRD Sepakati Anggaran Rp 70,9 miliar untuk Pengadaan 5 Juta Blangko e-KTP

23 Desember 2023

Pembahasan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Raperda tentang APBD DKI Tahun Anggaran 2024, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 ANTARA/Luthfia Miranda Putri
DKI Jakarta Bakal Diubah Jadi DKJ, DPRD Sepakati Anggaran Rp 70,9 miliar untuk Pengadaan 5 Juta Blangko e-KTP

DPRD DKI menyepakati anggaran pengadaan 5 juta blangko e-KTP dan tinta toner senilai Rp 70,9 miliar dalam RAPBD DKI 2024. Terkait pindah Ibu Kota.