KPU Pertanyakan Sikap DPR yang Menolak Larangan Eks Napi Koruptor

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama (dari kiri) Sekjen KPU Arif Rahman Hakim, Komisioner Wahyu Setiawan, Ilham saputra, Viryan, Evi Novida Ginting Manik dan Pramono Ubaid Tanthowi, menekal tombol secara simbolis Peluncuran Pemilihan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di gedung KPU, Jakarta, 14 Juni 2017. KPU secara resmi meluncurkan dimulainya tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Serentak 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama (dari kiri) Sekjen KPU Arif Rahman Hakim, Komisioner Wahyu Setiawan, Ilham saputra, Viryan, Evi Novida Ginting Manik dan Pramono Ubaid Tanthowi, menekal tombol secara simbolis Peluncuran Pemilihan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di gedung KPU, Jakarta, 14 Juni 2017. KPU secara resmi meluncurkan dimulainya tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Serentak 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan mempertanyakan penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislator. Sebab, dalam pembahasan Peraturan KPU tentang pencalolan Dewan Perwakilan Daerah yang sudah disahkan, aturan tersebut telah dimasukan.

    "Ini uniknya. Kami sudah membuat PKPU Pencalonan DPD, mantan koruptor tidak bisa mencalonkan," kata Wahyu dalam diskusi bertema "Narapidana Koruptor jadi Calon Legislator?" di Gado-Gado Boplo, Jakarta, 26 Mei 2018.

    Baca: KPU Tetap Atur Pelarangan Eks Napi Korupsi Jadi Calon Legislatif

    Menurut dia, saat pembahasan rancangan PKPU pencalonan DPD tidak ada penolakan terhadap larangan mantan narapidana menjadi calon anggota DPD dan DPR. Dalam pembahasan PKPU sekarang, DPR menolak. "Padahal syaratnya sama PKPU DPD bisa diloloskan," ujarnya.

    Meski demikian, Wahyu percaya semua pihak berkomitmen memberantas korupsi. Ia juga yakin, semangat partai juga begitu. "Kenapa tidak didukung saja KPU (membuat aturan larangan mantan narapidana menjadi caleg)," ujarnya.

    Menurut dia, masyarakat menginginkan tokoh yang bersih. Apalagi, tahun depan adalah pemilihan legislator dan presiden. "Semuanya berkomitmen memberantas korupsi," ucapnya.

    Baca: DPR Saran KPU Buat Edaran Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

    Anggota Komisi Pemerintahan DPR, A. Halam Naja mengatakan, jika aturan KPU mngenai larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislator diteruskan, berpotensi digugat di Mahkamah Agung atau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. "Itu kan posisi yang harus dihormati," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.