Bahas Tenaga Kerja Asing, Cak Imin Bertemu Dubes Cina

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Cina Xiao Qian, pada Jumat, 25 Mei 2018 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Dok. MPR)

    Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Cina Xiao Qian, pada Jumat, 25 Mei 2018 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Dok. MPR)

    INFO NASIONAL-- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Muhaimin Iskandar menerima kunjungan dari Duta Besar Cina Xiao Qian, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas persoalan tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

    Dalam keterangannya, Muhaimin alias Cak Imin mengatakan, Dubes Cina berjanji akan mengurangi masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia. Untuk sementara, tenaga kerja Cina yang ada di Indonesia hanya untuk mendukung tahap awal investasi.

    “Secara pelan dan pasti mereka akan mengurangi tenaga kerja Tiongkok, dan menggantinya dengan tenaga kerja Indonesia,” ujar Cak Imin.

    Dengan demikian, Cak Imin meminta masyarakat tidak cepat salah paham. Dia menekankan masuknya tenaga kerja asing (TKA) Cina juga bagian dari proses transfer pengetahuan (transfer of knowledge).

    “Setelah proses transfer, mereka akan ditarik,” katanya.

    Cak Imin juga mengingatkan kepada pemerintah yang dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), supaya memberikan pengawasan khusus terhadap keberadaan TKA China. Dia berharap proses transfer of knowledge yang dilakukan tidak terlalu lama, yang berakibat pada hilangnya kesempatan bagi tenaga kerja lokal.

    “Saya minta Menaker memberi pengawalan dan pengawasan, agar transfernya tidak perlu lama-lama,” tutur Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.