Kemendes PDTT Luncurkan Akademi Desa 4.0

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo saat memberikan kuliah umum pada lounching Akademi Desa D 4.0 di Jakarta bersama 8 kota.  (Foto: Beny Nurmansyah)

    Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo saat memberikan kuliah umum pada lounching Akademi Desa D 4.0 di Jakarta bersama 8 kota. (Foto: Beny Nurmansyah)

    INFO NASIONAL - Akademi Desa 4.0 bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Program itu bertujuan menguatkan kapasitas warga desa dalam pembangunan melalui sertifikasi profesi dan peningkatan kualitas lembaga-lembaga pelatihan pembangunan desa melalui akreditasi. Ini adalah bentuk modern dari pelatihan konvensional. Melalui e-learning, secara virtual konsep ini mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga, baik bagi pelaksana, pelatih, maupun peserta.

    Para peserta pelatihan terdiri atas pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perangkat desa, pengelola kegiatan desa, pendamping dan pengelola lembaga kemasyarakatan, serta kepala desa, yang dianggap masih membutuhkan bantuan.

    “Program ini sudah lama digagas untuk memfasilitasi kompetensi dalam pembangunan desa. Akademi Desa 4.0 ditargetkan mempercepat peningkatan kualitas SDM di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Seperti pelatihan biasa, tapi ini virtual. Karena sekarang eranya digital. Kalau biasa pelatihnya datang ke suatu tempat dan pesertanya datang dari berbagai daerah itu kan mahal. Kalau ini, pelatihnya tetap melatih sesuai topik, tapi secara virtual. Nanti ada tesnya juga untuk mendapatkan sertifikat,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat peluncuran Akademi Desa 4.0, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2018.

    Masih ada sekitar 5.000 desa yang dinilai agak telat pengelolaannya. “Itu prioritas, yang lain kalau mau ikut silakan. Walaupun masih baru, tapi kita harus mulai. Banyak negara mulai memperhatikan program dana desa. Jadi, Akademi Desa 4.0 ini sebenarnya memakai anggaran bimtek-bimtek yang sudah ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kita. Masalahnya kalau kita secara fisik, seperti sebelumnya mendatangkan orang, biaya mobilisasinya mahal. Kita nilai kurang efektif,” kata Eko.

    Belajar dari pengalaman tersebut, maka Kementerian Desa membentuk Akademi Desa ini. “Kita lakukan secara online, kadang kita panggil ke balai-balai kita juga. Dari situ kan biayanya lebih murah. Kalau enggak jelas, bisa diulang video pelajarannya. Ini dibiayai pakai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebagian lagi dana dari Bank Dunia,” ucapnya.

    Eko menjelaskan, program Akademi Desa 4.0 juga mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Peserta yang mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus dalam tes, akan mendapatkan sertifikat. “Jadi, mereka yang bersertifikat dianggap memiliki kompetensi. Kita mau membawa desa dengan cita rasa kota,” tuturnya.

    Pelaksanaan Akademi Desa 4.0 juga dibantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Forum Perguruan Tinggi Desa (Pertides) dalam pemberian materi pelatihan.

    “Kita juga ada kerja sama dengan universitas. Apalagi banyak mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di desa. Tahun lalu, ada sekitar 75 ribu mahasiswa yang melakukan KKN tematik. Mahasiswa-mahasiswa ini bisa melihat kesempatan atau peluang yang ada di desa,” ujar Eko.

    Eko merasa yakin dengan kerja keras dan cerdas dari berbagai pihak, program Akademi Desa 4.0 akan berjalan lancar dan berkelanjutan. Saat peluncurannya, Eko memberikan kuliah perdana. Kuliah ini disiarkan secara langsung melalui video conference dengan kantor perwakilan BKKBN Yogyakarta dan Makassar dan disiarkan secara live streaming di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Riau, Maluku, Bengkulu, serta Papua. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.