Kementerian Agama dan DPR Sepakat Serahkan Urusan Mubaligh ke MUI

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Lukman Hakim saat mengikuti rapat dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 24 Mei 2018. Rapat tersebut membahas biaya penyelenggaraan haji tahun 1439 H/2018 dan membahas daftar 200 penceramah atau mubalig yang dikeluarkan oleh Kemenag. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Agama Lukman Hakim saat mengikuti rapat dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 24 Mei 2018. Rapat tersebut membahas biaya penyelenggaraan haji tahun 1439 H/2018 dan membahas daftar 200 penceramah atau mubalig yang dikeluarkan oleh Kemenag. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil rapat antara Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Agama tentang daftar 200 mubaligh sampai pada kesimpulan bahwa perkara pemilihan mubaligh akan diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    "Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama untuk meneruskan atau menyerahkan daftar nama mubaligh ke MUI dan ormas Islam untuk disikapi sesuai dengan kebutuhan secara arif dan bijaksana," kata pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi Agama Ali Taher di gedung DPR, Jakarta pada Kamis, 24 Mei 2018.

    Baca: 200 Mubaligh Kemenag, JK: Kita Butuh 300 Ribu Penceramah

    Kementerian Agama sebelumnya merilis 200 nama mubaligh yang direkomendasikan untuk mengisi kegiatan keagamaan. Nama-nama itu dipilih Kemenag berdasarkan tiga kriteria dan dilakukan selama tiga bulan. Rilis itu disebut dilakukan atas permintaan masyarakat yang kerap meminta masukan soal mubaligh.

    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan perihal rilis mubalig ini sepenuhnya sudah berada di bawah kewenangan MUI bersama ormas-ormas Islam. "Kementerian agama sifatnya meneruskan daftar itu kepada MUI. Oleh karena itu selanjutnya jika masyarakat menginginkan ada nama dan mengusulkan nama berikutnya, silakan melalui ormas islam atau MUI," kata dia.

    Baca: Menag: MUI Akan Sempurnakan Daftar 200 Mubaligh Kemenag

    Lukman pun menjelaskan bahwa rilis atau rekomendasi mubaligh ini adalah kebutuhan masyarakat. Sebab, masyarakat sering meminta rekomendasi ke Kemenag. Sedangkan, kata Lukman, kementerian tidak boleh untuk tidak melayani masyarakat.

    Untuk selanjutnya, Lukman mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan MUI dan ormas Islam untuk memenuhi keinginan masyarakat, termasuk soal rekomendasi mubaligh.

    Baca: Menag Jelaskan Kronologi Terbitnya Daftar 200 Mubaligh Kemenag


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.