TNI dan DPR Sepakat Koopssusgab Akan Dibuat Permanen

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) berbincang dengan Anggota DPR Effendi Simbolon (kanan) sebelum rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI dan Kepala BSSN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 24 Mei 2018. Rapat tersebut guna mendengarkan penjelasan Panglima TNI terkait dengan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme & rencana pembentukan Koopsusgab TNI. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan lembaganya dan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan atau Koopssusgab TNI untuk menangani terorisme.

"Komisi I DPR RI mendukung untuk pembentukan Koopsusgab TNI sebagai bentuk peran dan fungsi TNI sesuai dengan amanah Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Jadi Koopsusgab dibentuk dalam rangka menanggulangi aksi terorisme," kata Hadi seusai rapat dengan Komisi Pertahanan DPR pada Kamis, 24 Mei 2018.

Baca: Panglima dan Pati TNI Rapat Bahas Koopssusgab dengan DPR

Hadi mengatakan Koopssusgab akan dibentuk dengan peraturan pemerintah (PP). Menurut dia, PP adalah payung hukum yang tepat untuk Koopssusgab dalam rangka kerja menanggulangi aksi terorisme. Namun, untuk lebih mematenkan Koopssusgab, setelah ada PP, Hadi akan meminta pembuatan peraturan presiden (perpres).

"Kami ajukan secara berjenjang pada Presiden melalui Kementerian Pertahanan, kemudian kajian akademis, Seskab (Sekretaris Kabinet), dari Seskab akan diproses kepada Presiden, dan akan keluar perpres pembentukan organisasi baru yang namanya Koopssusgab TNI," ujarnya.

Untuk pelibatan TNI saat ini, Hadi menuturkan sudah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) dengan Kepolisian RI. Dalam MOU tersebut, TNI berperan menjadi bantuan kendali operasi (BKO), yang termasuk operasi militer selain perang (OMSP).

Baca: JK: Pasukan Koopssusgab TNI Beroperasi Sesuai Kebutuhan

Anggota Komisi Pertahanan Satya Widya Yudha mengatakan Komisi I menyetujui adanya pelibatan TNI dalam OMSP sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang TNI.

Komisi I pun mendorong TNI berkoordinasi dengan instansi terkait lain dalam rangka penyusunan PP tersebut. "Termasuk di dalamnya adalah perpres terkait Koopsusgab. Sebetulnya kami mendukung adanya perpres, tapi lebih ideal ada PP-nya dulu. Kalau PP belum ada, maka perpres dikonsultasikan ke DPR," ucap Satya.

Satya menuturkan Koopssusgab nanti akan permanen dengan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Makanya kami meminta idealnya undang-undang, PP, dan perpres sebagai payung hukum. Tapi, kalau tidak ada PP karena terlalu lama, maka perpres saja asal mengacu pada ayat yang ada pada undang-undang," tuturnya.






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

46 menit lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Feud Between Two Generals of TNI

4 jam lalu

Feud Between Two Generals of TNI

Effendi Simbolon, a member of DPR revealed the dispute between Indonesian Military or TNI Commander Gen. Andika Perkasa and Gen. Dudung Abdurachman.


Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

5 jam lalu

Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

Prabowo menilai TNI memang harus menyesuaikan syarat tinggi badan tersebut dengan kondisi daerah masing-masing dan suku yang berlainan.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

1 hari lalu

Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

Sidang kasus HAM berat Paniai di PN Makassar digelar hari ini . Agendanya pemeriksaan saksi-saksi, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

1 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

2 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.