PSI Laporkan Ketua Bawaslu ke Ombudsman

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia di kantor Ombudsman saat melaporkan dua komisioner Bawaslu, 24 MEI 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melaporkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan anggotanya, Mochammad Afifuddin, ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi.

"Kami terpaksa melakukan ini karena keputusan Bawaslu sudah tidak adil dan jujur," kata Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna di kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.

Keputusan Bawaslu yang dimaksud Satia adalah pelaporan Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal PSI ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri oleh Bawaslu atas dugaan tindak pidana pemilu terkait dengan pemasangan iklan yang melanggar start kampanye.

Baca: Tiga Alasan PSI Melaporkan 2 Komisioner Bawaslu ke DKPP

Bawaslu menganggap iklan PSI di koran Jawa Pos pada 23 April 2018 merupakan kampanye dini lantaran memuat logo dan nomor urut partai, yang diartikan sebagai citra diri peserta Pemilu 2019. Adapun kampanye pemilu 2019 baru dimulai pada 23 September 2018.

Satia mengatakan PSI juga melaporkan sikap Bawaslu yang meminta kepolisian segera menetapkan Sekjen dan Wakil Sekjen PSI sebagai tersangka. Menurut dia, hal tersebut bukan kewenangan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

Ketua tim kampanye PSI, Adi Budiman, mengatakan dalam laporan ini, pihaknya meminta rekomendasi Ombudsman untuk memperingatkan Bawaslu agar bisa bekerja dengan profesional dan adil. Pihaknya juga meminta Ombudsman memberikan sanksi jika Bawaslu mengabaikan rekomendasi.

Baca: Bawaslu Bantah Tuduhan PSI Diskriminatif Soal Kampanye

Selain itu, kata Adi, pihaknya meminta rekomendasi Ombudsman yang agar nanti Bawaslu mencabut laporannya di Bareskrim. "Meminta Bawaslu cabut laporannya di Bareskrim," ujarnya.

Adi mengatakan langkah ini merupakan upaya untuk menjaga demokrasi. Menurut dia, jika sekarang saja Bawaslu sudah tidak jujur dan adil, kualitas pemilu akan diragukan.

Dalam laporannya, PSI membawa beberapa berkas, seperti landasan hukum Bawaslu serta arsip dokumentasi media cetak yang memuat iklan partai politik. Sebelumnya, PSI telah melaporkan Abhan dan Afiffudin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik.






1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

8 jam lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

1 hari lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

1 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

1 hari lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

1 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

2 hari lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

3 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

4 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

4 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Anies Baswedan Pantang Mundur, Tetap Bangun Sumur Resapan Meski Dikecam Kiri-kanan

5 hari lalu

Anies Baswedan Pantang Mundur, Tetap Bangun Sumur Resapan Meski Dikecam Kiri-kanan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembangunan sumur resapan itu merupakan salah satu dari proses revitalisasi Pasar Induk Beras Cipinang.