KPU Lantik Komisioner Baru di 16 Provinsi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU RI Arief Budiman saat melantik Anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023 di Jakarta, 24 Mei 2018. Pelantikan meliputi 16 Provinsi, Sumbar, Kepri, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulsel, & Gorontalo. TEMPO/Subekti.

    Ketua KPU RI Arief Budiman saat melantik Anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023 di Jakarta, 24 Mei 2018. Pelantikan meliputi 16 Provinsi, Sumbar, Kepri, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulsel, & Gorontalo. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman bersama jajarannya melantik anggota baru untuk 16 KPU provinsi periode 2018-2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018. "Ini pelantikan pertama untuk periode 2018-2023, dan selanjutnya ini akan terus bergulir untuk gelombang-gelombang selanjutnya," kata Arief.

    Arief menuturkan ke-16 provinsi itu adalah Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

    Baca: Ketua KPU Berkukuh Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Masuk PKPU

    Ia menjelaskan, setelah melantik komisioner KPU provinsi, pihaknya bakal melantik penyelenggara di tingkat kabupaten/kota. Total, KPU bakal melantik penyelenggara di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. "Semua bakal dilantik bertahap," ujarnya.

    Menurut Arief, semua komisioner yang dilantik berasal dari latar belakang berbeda. Karena itu, Arief berharap antar-komisioner bisa saling mengenal dan cepat bekerja sama.

    Selain itu, Arief meyakini mereka yang dilantik bisa langsung bekerja. Sebab, selain anggota yang baru, ada komisioner KPU lama yang terpilih kembali. "Komisioner yang baru dilantik kami harap memegang erat transparansi dan integritas. Sebab, keduanya menentukan kualitas pemilu," ucapnya.

    Baca: DPR Saran KPU Buat Edaran Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

    Menurut dia, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas bakal berdampak pada kepercayaan masyarakat. Selain itu, anggota yang baru juga bakal diberikan pembekalan selama 3-4 hari agar langsung siap bekerja.

    Mereka bakal diberikan pembekalan terkait dengan kerja sama tim, penganggaran, termasuk simulasi kerja sama tim yang baik. "Sebab, kerja KPU kolektif kolegial. Kalau bekerja secara individu, terlalu berisiko," tutur Arief.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan mengatakan proses seleksi sudah berjalan dengan baik. Namun masih ditemukan sedikit catatan administrasi. "Secara keseluruhan sudah baik," katanya.


  • KPU
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.