Luhut Akui Ada Rapat Soal Revisi UU TNI di Kemenko Maritim

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritima, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritima, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membenarkan adanya pembahasan rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di kementeriannya, pada Selasa, 22 Mei 2018.

    Namun, Luhut menegaskan bahwa pembahasan tersebut menyangkut bidang kemaritiman yang bisa ditangani perwira TNI Angkatan Laut. "Itu kita tambahkan maritim di Menko Maritim bisa juga perwira aktif masuk. Karena kan itu banyak bidang-bidang yang bisa ditangani oleh perwira-perwira Angkatan Laut," kata Luhut di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.

    Baca juga: Luhut Mengaku Laporkan Pertemuannya dengan Prabowo ke Jokowi

    Luhut mengaku heran pembahasan revisi UU TNI di kementeriannya menjadi heboh. Sebab, kata dia, kementeriannya sudah berkoordinasi dengan Komisi I. "Dulu kan waktu dibikin undang-undang itu kan belum ada Kemenko Maritim. Padahal banyak bidang-bidang masalah kelautan yang harus diisi orang Angkatan Laut, yang ngerti laut," ujarnya.

    Luhut menuturkan, kementeriannya menginginkan agar perwira TNI AL ikut mengawasi sejumlah masalah yang kerap terjadi di perairan, seperti ilegal fishing.

    Baca juga: Luhut Tegaskan Pembuang Sampah di Laut Akan Dihukum

    Sebelumnya anggota Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais membantah adanya penjadwalan rapat pembahasan RUU TNI pada Selasa, 22 Mei 2018 lalu. “Tidak ada rapat pembahasan revisi UU TNI seperti yang diisukan,” kata Hanafi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 19 Mei 2018.

    Surat undangan rapat koordinasi perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI beredar di media sosial. Surat undangan itu ditujukan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Undangan itu menerangkan lokasi rapat koordinasi di Ruang Rapat lantai 2 Selatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat.

    M JULNIS FIRMANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.