Alot, Definisi Terorisme Dibawa ke Rapat Kerja Pemerintah-DPR

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Serangan terorisme si beberapa kota  di Indonesia belakangan ini membuat warga mempertanyakan kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme yang tengah digodok DPR. MARIA FRANSISCA

    Serangan terorisme si beberapa kota di Indonesia belakangan ini membuat warga mempertanyakan kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme yang tengah digodok DPR. MARIA FRANSISCA

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Panitia Kerja Pemerintah dan Tim Perumus Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati untuk membawa dua alternatif definisi terorisme dalam revisi Undang-Undang Antiterorisme ke Rapat Kerja Pemerintah - DPR.

    "Yang pertama itu kan usulan genuine-nya, yang kedua itu perkembangan yang mengakomodasi usulan dalam rapat," ujar Ketua Panja Pemerintah untuk Revisi Undang-Undang Antiterorisme Enny Nurbaningsih di Kompleks Parlemen, Rabu, 23 Mei 2018.

    Baca: Pemerintah Siapkan Alternatif Definisi dalam RUU Terorisme

    Di dalam rapat bersama Tim Perumus DPR, sempat terjadi perdebatan apakah akan mengambil satu usulan saja atau membawa dua usulan ke Rapat Kerja DPR-Pemerintah. Alasannya, dalam rapat mayoritas fraksi cenderung memilih salah satu alternatif usulan definisi terorisme yang ditawarkan pemerintah.

    Adapun dua usulan definisi terorisme yang ditawarkan antara lain, pertama, berbunyi "terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas pubik atau fasilitas."

    Alternatif kedua berbunyi, "terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, motif politik, dan motif mengganggu keamanan."

    Simak: Menimbang Rancangan Undang-Undang Terorisme

    Di tengah rapat ada tujuh fraksi yang sepakat memilih alternatif usulan kedua. Mereka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hanura, Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Gerindra. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa memilih alternatif satu dan Golkar memilih ikut dengan pilihan pemerintah.

    Perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional Muslim Ayub meminta agar rapat memutuskan satu alternatif saja yang dibawa ke rapat kerja. "Ini kan hanya tiga fraksi saja alternatif satu, kita putuskan saja. Kalau dibawa ke raker, nanti akan berkembang lagi."

    Sedangkan Enny mengatakan tidak bisa memilih salah satu dari alternatif yang ditawarkan. Sebab, untuk alternatif yang mengakomodasi masukan peserta rapat belum disampaikan secara detail kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebagai pemegang surat presiden. "Tadi kan baru komunikasi lewat telepon," kata Enny.

    Lihat: Polri Akui Tak Bisa Bekerja Sendiri Mengatasi Terorisme

    Perwakilan Fraksi PDIP Risa Mariska mengatakan apabila pada akhirnya akan dilakukan voting dia meminta rapat rehat sejenak."Saya harus kosultasi dengan fraksi saya. Kalau mau voting, skors dulu," katanya.

    Perwakilan Fraksi PPP Arsul Sani juga tidak sepakat bila akhirnya keputusan rapat diambil dengan voting. Menurut dia semestinya voting tak diambil di tingkat forum panitia kerja, melainkan pada Rapat Kerja maupun Rapat Paripurna.

    Akhirnya, Ketua Tim Perumus Supiadin sepakat bahwa pemerintah tidak bisa memutuskan salah satu alternatif itu pada rapat hari ini. Sehingga, dua usulan tersebut akan dibawa ke raker pada Kamis besok. "Paling tidak malam ini perlu lapor kalau dua alternatif ini dibawa ke raker. Tinggal besok diputuskan," ujar Supiadin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.