Ini Capaian Tim Komnas HAM untuk Kasus Novel Baswedan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komnas HAM memperkenalkan Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan dengan anggota Taufan Damanik, Sandrayati Moniaga, M. Choirul Anam, Romo Magnis Suseno, Bivitri Susanti, Alissa Wahid di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.

    Komnas HAM memperkenalkan Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan dengan anggota Taufan Damanik, Sandrayati Moniaga, M. Choirul Anam, Romo Magnis Suseno, Bivitri Susanti, Alissa Wahid di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim penyelidik kasus Novel Baswedan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang masa kerjanya diperpanjang telah melakukan beberapa hal. “Kerja tim sudah rampung 75 persen,” kata Ketua Tim Bentukan Paripurna Kasus Novel Baswedan Sandrayati Moniaga saat ditemui di Gedung Komnas HAM, Jakarta, pada Rabu, 23 Mei 2018.

    Untuk melengkapi sisanya, Komnas HAM memperpanjang masa kerja tim yang telah bekerja sejak Februari 2018 itu hingga 19 Agustus 2018. Alasan lain perpanjangan masa kerja tim itu untuk mendalami dan memastikan akurasi informasi serta usaha untuk kelengkapan fakta. "Kami sedang menyusun laporan akhir penyusunan fakta dan kerangka teori hukum dan HAM," ujar Sandrayati.

    Baca: Novel Baswedan dan Cerita Soal Jenderal

    Berikut ini merupakan capaian tim penyelidikan kasus Novel Baswedan hingga Mei 2018:

    • Meminta keterangan korban dan penasihat hukum.
    • Memeriksa para saksi utama serta pendukung
    • Memeriksa lokasi kejadian
    • Menemui pimpinan KPK dan Tim KPK, dan Tim Penyelidik Kepolisian dari Polda Metrojaya

     
    Baca: Sebagai Pengingat Kasus Novel Baswedan ...

    Selain Sandrayati, tim percepatan penyelidikan kasus Novel Baswedan terdiri dari tim ini adalah Ketua Komnas HAM Taufan Damanik, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Choirul Anam, Romo Magnis Suseno dari unsur tokoh, ahli hukum Bivitri Susanti, aktivis sosial dan keagamaan Alissa Wahid, dan Profesor Abdul Munir Mulkhan.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.