Polri Akui Tak Bisa Bekerja Sendiri Mengatasi Terorisme

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan olah TKP di salah satu lokasi Bom Surabaya di GPSS Arjuno, Surabaya, Jawa Timur, 17 Mei 2018. Pascaledakan bom bunuh diri di tiga lokasi gereja yang berbeda di Surabaya pada 13 Mei lalu aparat keamanan masih terus mencari bukti lain terkait peristiwa itu. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    Petugas melakukan olah TKP di salah satu lokasi Bom Surabaya di GPSS Arjuno, Surabaya, Jawa Timur, 17 Mei 2018. Pascaledakan bom bunuh diri di tiga lokasi gereja yang berbeda di Surabaya pada 13 Mei lalu aparat keamanan masih terus mencari bukti lain terkait peristiwa itu. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan terorisme merupakan musuh bersama. Kerja sama dengan berbagai pihak dinilai penting untuk menanganinya.

    "Polri tidak bisa bekerja sendiri, apalagi sumber daya kami terbatas," kata Setyo di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

    Baca: Jokowi Minta Diterapkan Cara Luar Biasa Melawan Terorisme

    Setyo mengatakan ada sekitar 440 ribu personel kepolisian. Jumlahnya cukup besar, namun jika semuanya dikerahkan untuk penanganan terorisme, tugas lainnya bisa terbengkalai. Belum lagi pola terorisme yang berubah seperti melibatkan anggota keluarga dan melebur dengan masyarakat.

    Kondisinya diperparah dengan munculnya teroris yang tidak ikut jaringan dan bergerak sendiri. Mereka hanya bermodalkan telepon genggam untuk mempelajari ideologi para teroris lewat media sosial.

    Untuk itu kerja sama dengan lembaga lain menjadi penting. "Polri berharap ada kerja sama yang baik dengan TNI, BNPT, BIN, pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat dan semua stakeholders terkait," katanya.

    Untuk kerja sama dengan TNI, misalnya, Polri tengah menunggu hasil revisi UU Terorisme. Meskipun sebelumya penangkapan teroris sudah melibatkan Kopassus.

    Baca: Menhan Ryamizard Minta RUU Terorisme Segera Disahkan

    Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Keamanan Mayor Jenderal Muhammad Nakir mengatakan penanganan teroris idealnya dianggap sebagai gerakan nasional. "Kalau semua bergerak tentu hasilnya akan bagus," kata dia. Dia berharap DPR bisa segera megesahkan revisi UU Terorisme.

    Khusus untuk masyarakat, Polri meminta agar fungsi keamanan hingga tingkat RT kembali digalakkan kembali. Salah satunya program wajib lapor jika ada orang yang berkunjung ke daerah tersebut. Harapannya, pendataan ini bisa membantu kepolisian mendeteksi secara dini ancaman teror. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.