Survei: 58,2 Persen Publik Tak Tahu Nawacita Jokowi-JK

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis BEM SI mengenakan topeng wajah Jokowi-JK dalam demonstrasi peringatan dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di depan Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2016. Saat pilpres, keduanya mempunyai 9 program prioritas yang dikenal dengan Nawacita. TEMPO/Subekti.

    Aktivis BEM SI mengenakan topeng wajah Jokowi-JK dalam demonstrasi peringatan dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di depan Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2016. Saat pilpres, keduanya mempunyai 9 program prioritas yang dikenal dengan Nawacita. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, JakartaSurvei Indo Barometer menunjukkan mayoritas publik tidak mendengar atau mengetahui program pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang dinamakan Nawa Cita. Dalam survei itu, sebanyak 58,2 persen responden menyatakan tidak pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, sedangkan 37,6 persen mengetahui.

    "Ini memprihatinkan, tiga bulan sebelum masa kampanye pemilihan presiden 2019 yang tahu baru 37-an persen saja," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

    Baca:Survei Indo Barometer: 68,6 Persen Masyarakat Puas dengan Jokowi

    Dari sejumlah responden yang mengetahui program Nawa Cita, kata Qodari, hanya 38,4 persen yang menyatakan puas terhadap program prioritas itu. Sebanyak 40,6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab dan 20 persen menjawab kurang puas. "Ternyata info soal Nawa Cita sangat terbatas," ujar dia.

    Dari sembilan program Nawa Cita, program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan pedesaan meraih tingkat kepuasan tertinggi dengan 60,4 persen. Pada urutan kedua, perlindungan keamanan bagi seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan negara, dan memperkuat negara maritim meraup 53,8 persen.

    Program peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui program Indonesia pintar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera berada di urutan ketiga dengan kepuasan 53,4 persen. Keempat, soal reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya memperoleh kepuasan 46,8 persen.

    Baca: Survei Charta Politika: Elektabilitas Jokowi Masih Tertinggi

    Survei ini mencatat program revoluasi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional mendapat angka kepuasan 46,5 persen. Angka itu dibuntuti program memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui pendidikan kebhinekaan dan ruang-ruang dialog dengan kepuasan 44 persen.

    Peringkat ketujuh ditempati program meningkatkan produktivitas rakyat dan meningkatkan daya saing di pasar internasional dengan capaian 43 persen. Program kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik menduduki posisi delapan dengan angka kepuasan 41 persen. Program membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya mendapatkan kepuasan 34,4 persen.

    Baca: PDIP Tak Akan Terbuai dengan Survei Elektabilitas Jokowi

    Qodari pun menyarankan Jokowi-JK dan jajarannya terus mensosialisasikan sembilan agenda prioritas kabinet kerja itu kepada masyarakat. "Saya sempat berseloroh sebelumnya, 'Cita Citata bahkan lebih terkenal dari Nawa Cita'," ujar dia.

    Qodari mengatakan survei tersebut dilaksanakan pada 15 – 22 April 2018. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan 1.200 responden. Margin of error survei sebesar ± 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.