Hasil Survei KedaiKOPI Soal Penggunaan Cadar dan Sebutan Kafir

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi solidaritas menolak radikalisme dan terorisme di Batam, Kepulauan Riau, 13 Mei 2018. Selain untuk mendoakan para korban ledakan bom di Surabaya, aksi ini juga sebagai bentuk dukungan untuk Polri dan TNI untuk segera menumpas segala bentuk aksi radikalisme dan terorisme. ANTARA/M N Kanwa

    Warga dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi solidaritas menolak radikalisme dan terorisme di Batam, Kepulauan Riau, 13 Mei 2018. Selain untuk mendoakan para korban ledakan bom di Surabaya, aksi ini juga sebagai bentuk dukungan untuk Polri dan TNI untuk segera menumpas segala bentuk aksi radikalisme dan terorisme. ANTARA/M N Kanwa

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyatakan 63,3 persen responden percaya mereka yang bercadar tak berafiliasi dengan kelompok radikal.

    "Hanya 12,6 persen yang mempersepsikan cadar terafiliasi dengan kelompok radikal. Sedangkan 24,1 persen sisanya menjawab tidak tahu," kata Direktur Riset Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin malam, 21 Mei 2018.

    Baca: Menag Lukman Hakim Saifuddin: Hormati Wanita Bercadar

    Sementara itu, sebanyak 54 persen responden menganggap penggunaan cadar tak perlu diatur pemerintah. Hanya 21,5 persen yang berpendapat penggunaan cadar harus diatur pemerintah dan sisanya menjawab tak tahu.

    KedaiKOPI melakukan survei ihwal isu cadar, kontroversi sebutan kafir, dan perlindungan beribadah era Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Survei itu melibatkan 1.135 responden dari 34 provinsi dengan margin of error (MoE) lebih-kurang 2,97 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei itu dilakukan pada 19-27 Maret 2018.

    Baca: Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

    KedaiKOPI juga mencatat, 42,2 persen responden setuju bahwa ungkapan kafir terhadap nonmuslim merupakan ujaran kebencian. Sedangkan mereka yang tak setuju sebesar 32,1 persen.

    Selain itu, 48 persen responden menganggap peran pemerintah Jokowi dalam melindungi hak beribadah lebih baik ketimbang pemerintah sebelumnya. Sebanyak 87,5 persen responden pun tak khawatir beribadah di era Jokowi. "Sisanya 12,5 persen menjawab iya, waswas saat beribadah," tutur Kunto.

    Baca: 3.000 Situs dan Akun Radikalisme Diblokir, Mana Paling Banyak?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.