Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemuda Muhammadiyah Minta Kemenag Batalkan Penjaringan Mubaligh

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dok TEMPO
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Kementerian Agama membatalkan proses penjaringan mubaligh atau penceramah nasional. Menurut Dahnil, langkah pemerintah menjaring mubaligh tersebut hanya akan menimbulkan perpecahan di antara ulama itu sendiri.

“Hal ini justru dapat memunculkan kecurigaan dari umat atau mubaligh kepada negara. Ini tidak elok untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” kata Dahnil melalui rekaman suara yang diterima Tempo, Ahad, 20 Mei 2018.

Kementerian Agama merilis 200 nama mubaligh yang direkomendasikan untuk memberikan ceramah kepada masyarakat beberapa waktu lalu. Pemerintah, kata dia, tidak perlu ragu dan malu untuk menganulir penjaringan tersebut. “Jangan lagi diteruskan,” ucapnya.

Baca: Ketua Pemuda Muhammadiyah Minta Dicoret dari 200 Mubaligh Kemenag

Dahnil memahami kekhawatiran pemerintah sehingga membuat kebijakan tersebut. Terutama, ujar dia, terkait dengan beberapa hal, seperti isu adanya mubaligh yang tidak punya komitmen terhadap nilai Pancasila dan kebangsaan.

Menurut dia, jika ada kepercayaan seperti itu, lebih baik pemerintah mengundang mubaligh tersebut untuk berdialog. Muhammadiyah, tutur Dahnil, bersepakat bahwa kehidupan bangsa Indonesia memang telah dirawat sejak lama lewat lisan mubaligh yang terus mengintegrasikan nilai Pancasila, kebangsaan, dan bernegara Indonesia dalam dakwahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jadi, jika ada kekhawatiran pemerintah terhadap paham di luar Pancasila, Dahnil menyarankan lebih baik mengambil jalan dialog. “Banyak mubaligh, termasuk di Muhammadiyah, yang punya komitmen tinggi terhadap hal itu. Pancasila merupakan bagian penting kami untuk menyampaikan komitmen berbangsa dan bernegara,” ucapnya. “Kalau tidak sejalan, ajak dialog.”

Menurut dia, kebijakan pemerintah menjaring mubaligh tersebut merupakan tindakan yang kontraproduktif yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan fitnah di tengah masyarakat. Untuk itu, Dahnil meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Semakin banyak nama yang dimasukkan, akan semakin banyak muncul prasangka dan tuduhan yang macam-macam terhadap mereka yang masuk (daftar) dan kepada pemerintah,” ujarnya. Dahnil juga meminta namanya dikeluarkan dari daftar nama mubaligh yang direkomendasikan pemerintah. “Saya tidak pantas.” 

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dicari 500 Penceramah untuk Dikirim ke Daerah 3T Selama Ramadan

13 Januari 2024

Ilustrasi mengaji/membaca quran. INDRANIL MUKHERJEE/AFP/Getty Images
Dicari 500 Penceramah untuk Dikirim ke Daerah 3T Selama Ramadan

Pengiriman penceramah ke daerah 3T merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir oleh Kemenag.


Muhammadiyah Sebar 193 Mubaligh untuk Dakwah Selama Ramadhan

20 Maret 2023

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Muhammadiyah Sebar 193 Mubaligh untuk Dakwah Selama Ramadhan

Para Mubaligh yang akan ceramah di Masjid Muhammadiyah diharapkan mampu mencerahkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada umat selama Ramadhan.


BNPT Sebut Penceramah Moderat Tekan Konten Keagamaan Radikal di Dunia Maya

29 Mei 2022

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid dalam diskusi bertajuk
BNPT Sebut Penceramah Moderat Tekan Konten Keagamaan Radikal di Dunia Maya

BNPT menyebut sebanyak 67,7 persen konten keagamaan dunia maya merupakan konten bernuansa intoleran dan radikal.


Selain Ustad Abdul Somad, Singapura Pernah Larang Masuk Dua Penceramah Islam Ini

18 Mei 2022

Ustad Abdul Somad ketika diperiksa di Imigrasi Singapura, 16 Mei 2022. (Instagram/ustadzabdulsomad_official)
Selain Ustad Abdul Somad, Singapura Pernah Larang Masuk Dua Penceramah Islam Ini

Singapura pernah melarang dua penceramah asing sebelum kasus Ustad Abdul Somad.


Pedoman Ibadah Kemenag: Minta Dai Ceramah dengan Santun

3 April 2022

 Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan hasil sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah di Kemenag, Jakarta, Jumat, 1 April 2022. Dalam sidang isbat itu  pemerintah memutuskan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Minggu, 3 April 2022. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Pedoman Ibadah Kemenag: Minta Dai Ceramah dengan Santun

Para mubalig/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan


PKS Nilai Daftar Ciri Penceramah Radikal Versi BNPT Bisa Timbulkan Perpecahan

9 Maret 2022

Anggota Komisi Agama atau Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Bukhori Yusuf. Sumber: fraksi.pks.id
PKS Nilai Daftar Ciri Penceramah Radikal Versi BNPT Bisa Timbulkan Perpecahan

Bukhori Yusuf mengatakan daftar ciri penceramah radikal yang dilakukan oleh BNPT model tersebut dapat memicu kesalahpahaman


Top Nasional: Kata Muhammadiyah Soal Partai Pelita, Polemik Penceramah Radikal

4 Maret 2022

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Partai Pelita Din Syamsuddin menyerahkan pataka kepada ketua umum umum Partai Pelita Beni Pramula di Jakarta, Senin 28 Februari 2022. ANTARA/Fauzi Lamboka
Top Nasional: Kata Muhammadiyah Soal Partai Pelita, Polemik Penceramah Radikal

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi langkah Din Syamsuddin, yang baru-baru ini mendirikan Partai Pelita.


Jokowi Singgung Penceramah Radikal, BNPT: Harus Jadi Kewaspadaan Nasional

3 Maret 2022

Presiden Joko Widodo saat memimpin jalannya Rapat Pimpinan TNI-Polri di Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret 2022. Source: Agus Suparto/Fotografer Presiden
Jokowi Singgung Penceramah Radikal, BNPT: Harus Jadi Kewaspadaan Nasional

Pihak BNPT menilai masalah radikalisme sudah sangat urgen, sehingga disampaikan langsung Jokowi.


Presiden Jokowi Singgung Soal Penceramah Radikal, MUI Minta Penjelasan

3 Maret 2022

Presiden Joko Widodo saat memimpin jalannya Rapat Pimpinan TNI-Polri di Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret 2022. Source: Agus Suparto/Fotografer Presiden
Presiden Jokowi Singgung Soal Penceramah Radikal, MUI Minta Penjelasan

Majelis Ulama Indonesia meminta Presiden Jokowi menjelaskan apa yang dimaksud dengan penceramah radikal dalam pidatonya.


Jokowi: Enggak Bisa Ibu-Ibu TNI-Polri Sembarangan Panggil Penceramah

1 Maret 2022

Presiden Jokowi (tengah) saat peresmian renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021. Peresmian ini dihadiri oleh bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Muchlis Jr-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi: Enggak Bisa Ibu-Ibu TNI-Polri Sembarangan Panggil Penceramah

Jokowi mengkhawatirkan ibu-ibu keluarga besar TNI - Polri memanggil penceramah radikal.