Gunung Merapi Alami Letusan Freatik, BNPB Imbau Warga Tak Panik

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengamati puncak Gunung Merapi di pos pemantauan kawasan Bukit Klangon, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, 12 Mei 2018. Warga lereng Gunung Merapi saat ini kembali beraktivitas dengan normal. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    Warga mengamati puncak Gunung Merapi di pos pemantauan kawasan Bukit Klangon, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, 12 Mei 2018. Warga lereng Gunung Merapi saat ini kembali beraktivitas dengan normal. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Telah terjadi letusan freatik kecil atau embusan di Gunung Merapi, Jawa Tengah hari ini pukul 01.25 WIB. Letusan terjadi selama 19 menit dengan ketinggian asap mencapai 700 meter.

    “Teramati dari Pos Babadan. Amplitudo seismik terukur 20 mm,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho lewat keterangan tertulisnya, Senin 21 Mei 2018.

    Baca: Gunung Merapi Alami Letusan Freatik Lagi

    Letusan freatik sebelumnya juga terjadi pada Jumat 11 Mei 2018. Letusan Freatik terjadi akibat dorongan tekanan uap air dan kontak massa air dengan panas di bawah kawah Gunung Merapi.

    BNPB menyebut jenis letusan ini tidak berbahaya dan dapat terjadi kapan saja pada gunung api aktif. Biasanya letusan hanya berlangsung sesaat.

    Sutopo mengatakan, BNPB mengimbau masyarakat tidak panik dan beraktivitas seperti biasa. Tetapi, ia mengingatkan agar masyarakat mengantisipasi hujan abu di sekitar Gunung Merapi. “Status Gunung Merapi normal (level I),” kata Sutopo.

    Baca: Letusan Freatik Gunung Merapi Berjenis Ultra Vulkanian, Artinya?

    Menurut BNPB, hujan abu tipis terjadi di Kemiren dan Kaliurang Srumbung. Hujan abu tersebut masih berada di sekitar puncak Gunung Merapi dan agak jauh dari permukiman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.