Kritik Presiden PKS dan Fahri Hamzah Soal 200 Mubaligh Kemenag

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden PKS Sohibul Iman berorasi saat menggelar Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika, Jakarta, 10 Desember 2017. Ribuan orang turut hadir dalam aksi yang mengecam kebijakaan Amerika yang dinilai semena-mena terhadap Palestina. TEMPO/Amston Probel

    Presiden PKS Sohibul Iman berorasi saat menggelar Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika, Jakarta, 10 Desember 2017. Ribuan orang turut hadir dalam aksi yang mengecam kebijakaan Amerika yang dinilai semena-mena terhadap Palestina. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan ke publik terkait dengan dirilisnya daftar 200 mubaligh Kemenag.

    Kang Lukman Saifuddin (Menteri Agama) wajib menjelaskan detail maksud daftar 200 dai yang recommended,” kata Sohibul melalui akun Twitter-nya @msi_sohibuliman, pada Ahad, 20 Mei 2018.

    Langkah pemerintah membuat daftar 200 mubalig Kemenag itu, kata Sohibul, justru membuat segregasi atau pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa berdasarkan status rekomendasi tersebut.

    Baca juga: Ketua Pemuda Muhammadiyah Minta Dicoret dari 200 Mubalig Kemenag

    Sohibul menilai kebijakan Kemenag malah bakal memunculkan masalah baru yang lebih besar. “Kemenang kalah sama Pegadaian. Mau selesaikan masalah justru munculkan masalah baru lebih besar,” tulisnya.

    Sohibul Iman mengatakan masyarakat dikhawatirkan malah memilih nama-nama penceramah yang tak masuk 200 mubalig Kemenag tersebut. “Jangan-jangan jamaah malah nyari dai-dai yang non rekomendasi (pemerintah),” ucapnya.

    Kritik soal daftar 200 mubalig Kemenag juga dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. "Itu bukan pekerjaan pemerintah," ujar dia di Jakarta Selatan, Ahad, 20 Mei.

    Menurut Fahri, membuat standardisasi terhadap penceramah tersebut merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia atau organisasi serikat-serikat.

    Fahri mengatakan, dengan mengkategorikan antara penceramah yang direkomendasikan Kemenag dan yang tidak akan mengontrol pikiran rakyat, "Ini sama saja dengan mengontrol pikiran masyarakat," ujarnya.

    Baca juga: Fadli Zon Menilai Rilis 200 Nama Penceramah Kemenag Cacat Metode

    Seharusnya pemerintah, Fahri melanjutkan, berfokus dalam membangun infrastruktur terutama pendidikan, karena dengan menciptakan masyarakat yang berpendidikan paham-paham radikal akan hilang sendirinya. Bukan dengan membuat standar para penceramah.

    Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Kemenag menerima banyak pertanyaan dari masyarakat soal nama mubalig yang bisa mengisi kegiatan keagamaan.

    “Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi mubaligh oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubalig,” kata Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Mei 2018.

    Lukman mengatakan pada tahap awal, ada daftar 200 mubalig Kemenag. Nama-nama tersebut, menurut Lukman, tidak sembarang mubalig, karena mereka memenuhi tiga kriteria.

    Kriteria tersebut, yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

    TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.