Komnas HAM: Koopssusgab Belum Diperlukan untuk Tangani Terorisme

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan gabungan TNI melumpuhkan teroris dalam Latihan Penanggulangan Anti Teror di Hotel Borobudur, Jakarta, 9 Juni 2015.  Satuan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI ini terdiri dari Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Pasukan gabungan TNI melumpuhkan teroris dalam Latihan Penanggulangan Anti Teror di Hotel Borobudur, Jakarta, 9 Juni 2015. Satuan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI ini terdiri dari Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pemerintah belum perlu melibatkan Komando Operasional Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangani terorisme. Komnas HAM menilai kepolisian masih mampu menangani ancaman terorisme saat ini.

    "Yang dihadapi ini skala ancamannya masih bom kampung, bom rusun," kata komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Jakarta pada Sabtu, 19 Mei 2018.

    Baca: Jokowi: Koopssusgab Diterjunkan Jika Polri Tak Sanggup Lagi

    Wacana pengaktifan kembali Koopssusgab TNI muncul setelah serangkaian teror terjadi belakangan ini. Pasukan khusus ini pernah dibentuk di masa kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mengatasi ancaman teror. Presiden Joko Widodo tertarik dengan wacana ini dan akan menerjunkan Koopssusgab jika kepolisian sudah tidak sanggup menangani ancaman terorisme yang ada.

    Menurut Choirul, keputusan pemerintah itu terkesan reaksioner. Ia mengatakan keputusan melibatkan Koopssusgab dalam penanganan terorisme justru berpotensi merusak profesionalitas TNI.

    Baca: Soal Koopssusgab, Moeldoko: Kapolri Minta, Mainkan...

    Apalagi, Choirul berpendapat, pelibatan pasukan komando dalam penanganan terorisme belum memiliki payung hukum yang jelas. Misalnya, kata dia, soal skala ancaman teror yang dianggap perlu melibatkan pasukan komando tersebut. "Dalam peraturan perlu diatur skala ancaman yang dianggap TNI harus terlibat," katanya.

    Menurut Choirul, ke depannya, pemerintah perlu memerinci keterlibatan TNI dalam penanganan teror. Namun dia meminta hal itu tak perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme yang sedang dibahas di DPR. Menurut dia, keterlibatan TNI menangani terorisme dapat diatur melalui Undang-Undang TNI.

    Baca: Pembentukan Koopssusgab Dinilai Tak Perlu Payung Hukum Baru

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.