Pembentukan Koopssusgab Dinilai Tak Perlu Payung Hukum Baru

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sat-81 Gultor dilengkapi dengan beragam senjata dan peralatan canggih, untuk mendukung operasi pembebasan sandera yang sangat berbahaya. Pasukan ini tergolong sebagai satuan strategis, yang hanya boleh digerakan atas perintah Presiden Indonesia. Selain itu markas Sat-81 Gultor yang berada di Cijantung, Jakarta sangat tertutup, bahkan prajurit Kopassus yang bukan berasal dari satuan Gultor dilarang masuk. Getty Images

    Sat-81 Gultor dilengkapi dengan beragam senjata dan peralatan canggih, untuk mendukung operasi pembebasan sandera yang sangat berbahaya. Pasukan ini tergolong sebagai satuan strategis, yang hanya boleh digerakan atas perintah Presiden Indonesia. Selain itu markas Sat-81 Gultor yang berada di Cijantung, Jakarta sangat tertutup, bahkan prajurit Kopassus yang bukan berasal dari satuan Gultor dilarang masuk. Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme Supiadin Aries Saputra menilai pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia atau Koopssusgab TNI tidak perlu payung hukum baru. "Cukup Undang-Undang TNI. Sama kayak pemerintah (saat mengatasi) masalah pangan (dengan) bentuk Satgas Pangan," katanya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 19 Mei 2018.

    Supiadin menjelaskan, Koopssusgab dibentuk sebagai wujud kesiapsiagaan TNI menghadapi ancaman terorisme yang kian masif. Sebab, kata dia, ancaman teroris tidak bersifat berturut-turut. "Semua ini bukan by accident, tapi by design melalui sebuah proses," ujarnya.

    Baca juga: Presiden Jokowi Setuju Koopssusgab TNI Beranggotakan 90 Prajurit

    Menurut Supiadin, para teroris pada dasarnya memiliki ideologi dan tujuan akhir politik, yaitu mendirikan negara Islam. Teroris menggunakan pola perang subversif untuk menghancurkan negara. Sehingga, kata Supiadi, pengaktifan kembali Koopssusgab dianggap penting untuk mengantisipasi pola perang tersebut.

    Supiadin menjelaskan, mekanisme penggunaan Koopssusgab pun sederhana karena memiliki operasional prosedur standar. Koopssusgab berada di bawah kendali Panglima TNI. Namun, dia melanjutkan, dalam pelaksanaannya bisa di bawah kendali Kepala Kepolisian RI. "Jadi, kalau ada risiko menjadi tanggung jawab Kapolri dan Panglima TNI memonitor," ucapnya.

    Supiadin menegaskan keberadaan Koopssusgab tidak mengambil alih atau mengintervensi kewenangan Polri. Namun sepenuhnya proporsional dan profesional.

    Baca juga: Ada Koopssusgab, Wiranto Jamin Militer Tak Akan Super Power Lagi

    Koopssusgab pernah terbentuk pada masa kepemimpinan Panglima TNI Moeldoko. Pasukan itu merupakan gabungan dari tiga matra TNI, yaitu Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara punya TNI Angkatan Laut, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.

    Pasukan ini bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Koopssusgab sifatnya extraordinary operation.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.