TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Bn, seorang warga Tasikmalaya yang ditangkap Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror, mempertanyakan proses penangkapan yang diduga menyalahi peraturan perundang-undangan. Hingga kini, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Bn.
Densus 88 menggeledah kediaman Bn di Perum Griya Mitra Batik pada Jumat, 18 Mei 2018. Dalam penggeledahan itu, menurut kuasa hukum keluarga Bn, Asep Mulyana, ada dua anak yang masih di bawah umur.
Baca juga: Densus Tangkap Lagi 6 Terduga Teroris di Sidoarjo dan Probolinggo
"Akhirnya dua anak itu syok dan trauma atas penggeledahan ini. Penggeledahan ini harus sesuai aturan hukum acara. Polisi tidak bisa sewenang-wenang untuk menggeledah begitu saja terhadap apa yang disangkakan tindak pidana teroris," kata Asep saat jumpa pers di kediaman Bn, Sabtu sore, 19 Mei 2018.
Pihak keluarga, menurut Asep, tidak tahu-menahu Bn tersangkut kasus apa. "Kami tidak tahu sekarang Bn di mana. Status Bn sekarang apa?" ujarnya.
Selama ini, Asep melanjutkan, pihak keluarga belum menerima surat pemberitahuan penangkapan Bn dari polisi. Keluarga, kata dia, hanya mendapat surat perintah penyidikan (sprindik) kepolisian dari ketua RT. "Keluarga tidak tahu ihwal penangkapan, surat tidak ada. Sprindik didapat dari RT/RW yang kebetulan menyaksikan penggeledahan ini," ucapnya.
Baca juga: Temuan Densus 88 Usai Gerebek 3 Lokasi Terduga Teroris Tangerang
Sabtu malam, pihaknya mendatangi Polres Tasikmalaya Kota untuk mengetahui keberadaan Bn. Pihak Polresta, kata dia, mengatakan tidak mengetahui keberadaan Bn. "Ketemu Kasat Reskrim, dia menjawab bahwa Polresta tidak mengetahui karena itu kewenangan dari Densus 88," tutur Asep.
Atas penangkapan Bn, pihaknya mengaku tidak tinggal diam. Mereka akan berupaya mempraperadilankan kejadian penggeledahan dan penangkapan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum tersebut.
"Kami sepakat teroris harus diberantas, tapi harus sesuai koridor yang ada. Jangan sampai kesampingkan hukum, main geledah seenaknya, karena negara ini negara hukum," kata Asep.
