Alasan DPR Ingin Bangun Lapas Napi Teroris Baru

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personel polisi bersenjata melakukan sterilisasi area proses pemindahan napi teroris Nusakambangan di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, 10 Mei 2018. Napi ini dipindahkan ke sel tahanan dengan pengamanan ketat. ANTARA/Idhad Zakaria

    Personel polisi bersenjata melakukan sterilisasi area proses pemindahan napi teroris Nusakambangan di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, 10 Mei 2018. Napi ini dipindahkan ke sel tahanan dengan pengamanan ketat. ANTARA/Idhad Zakaria

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Arteria Dahlan, mengatakan sebagian terpidana kasus terorisme yang dipindahkan dari Rumah Tahanan Cabang Salemba di Mako Brimob tidak tertampung di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan yang khusus teroris.

    "Dari 155 kemarin dipindah, ternyata yang tertampung itu 88 orang. Sisanya digabungkan di Nusakambangan tapi di lapas umum, yang tidak maksimum security," kata Arteria di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2018.

    Baca: Eks Napi: Kelompok Teroris Saat Ini Kuat karena Doktrin

    Arteria mengatakan, terpidana teroris yang ditempatkan di lapas umum akan membahayakan para terpidana umum di sana. Ia khawatir para terpidana di lapas umum akan tertular ideologi radikal. Selain itu, lapas umum tidak memiliki keamanan maksimal.

    Didasarkan pada kondisi itu, Komisi Hukum DPR sedang mengupayakan untuk membangun lapas baru untuk para terpidana terorisme di Nusakambangan. Nantinya, kata Arteria, rutan khusus teoris yang maksimum pengamanannya juga akan dibangun di Cikeas, Jawa Barat. "Kita minta betul ini bisa direalisasikan," katanya.

    Tak hanya pembentukan lapas dan rutan baru, Arteria menuturkan Komisi I DPR juga telah meminta seluruh provider media sosial melakukan pengaturan untuk meminimalisir kejadian teror yang akan terjadi.

    Baca juga: Bos ISIS Indonesia Aman Abdurrahman Dituntut Hukuman Mati

    Pasca-kerusuhan yang terjadi di Rutan Mako Brimob pada 8 Mei lalu yang menewaskan 1 orang tahanan teroris dan lima anggota kepolisian, sebanyak 155 napi teroris dipindahkan dari Mako Brimob ke LP Nusakambangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.