Komnas HAM Sebut Hukuman Mati Aman Abdurrahman Justru Merugikan

Reporter

Terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 18 Mei 2018. Aman Abdurrahman alias Oman Rochman dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penunut Umum (JPU) dengan pasal 14 juncto pasal 6 dan Pasal 15 juncto pasal 7 UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kecewa dengan tuntutan hukuman mati kepada terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman. Komisi menilai hukuman mati kepada teroris justru merugikan upaya penanganan kasus terorisme.

"Kematian bagi teroris itu justru harapan," kata anggota Komnas HAM, Choirul Anam, di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu, 19 Mei 2018.

Baca: Eks Napi: Kelompok Teroris Saat Ini Kuat karena Doktrin

Sebelumnya, dalam persidangan pembacaan tuntutan di PN Jakarta Selatan, jaksa menuntut Aman dihukum mati. Jaksa menilai pria yang disebut pimpinan ISIS di Indonesia itu terbukti bersalah melakukan serangkaian aksi teror.

Jaksa menyebutkan lima aksi teror yang diperintahkan Aman melalui pengikutnya di JAD dari Januari sampai Juni 2017. Kelimanya adalah bom di Kampung Melayu dan Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta; bom Gereja Samarinda; penyerangan Polda Sumatera Utara; dan penyerangan terhadap polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Anam sependapat bahwa tindakan yang diduga dilakukan Aman itu adalah perbuatan biadab. Namun, menurut dia, menghukum mati seorang teroris justru merugikan upaya penanggulangan terorisme.

Baca: Ada Ribuan Konten Negatif Terkait Terorisme, Ini Langkah Facebook

Ia menilai hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jera bagi teroris lainnya. Sebab, kata dia, kematian memang menjadi tujuan akhir dari para teroris. "Kita lihat Amrozi (pelaku bom Bali) setelah dihukum mati justru dijadikan pahlawan oleh kelompoknya," kata dia.

Anam mengatakan hukuman penjara disertai upaya deradikalisasi jauh lebih efektif dalam penanganan kasus terorisme. Teroris yang deradikal, kata dia, tentu akan membantu polisi membongkar jaringannya. "Tulang punggung melawan terorisme itu adalah membongkar jaringannya," kata dia.






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

8 menit lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

22 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

2 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, Bukan Pertama Kali di Kabupaten Sukoharjo

2 hari lalu

Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, Bukan Pertama Kali di Kabupaten Sukoharjo

Sejak 2010, Sukaharjo kerap terjadi teror dan bom, terakhir ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo. Ini kejadian beberapa tahun belakangan.


Bandit Bersenjata Serang Salat Jumat di Nigeria, 15 Jamaah Tewas

3 hari lalu

Bandit Bersenjata Serang Salat Jumat di Nigeria, 15 Jamaah Tewas

Sekelompok pria bersenjata menyerang sebuah masjid dan menewaskan sedikitnya 15 jamaah salat Jumat di negara bagian Zamfara, Nigeria


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

3 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

4 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

4 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Kepala BNPT Bilang Media Sosial Kerap Disalahgunakan Kelompok Teror

4 hari lalu

Kepala BNPT Bilang Media Sosial Kerap Disalahgunakan Kelompok Teror

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan keberadaan media sosial kerap disalahgunakan kelompok teror untuk menebar propaganda menciptakan perpecahan.


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

6 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.