Fredrich Yunadi Berang Saat 2 Saksinya Ditolak Jaksa KPK

Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus e-KTP, Fredrich Yunadi saat mendengar keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 14 Mei 2018. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan kesaksian ahli hukum pidana UII Yogyakarta, Mudzakkir dan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, JakartaFredrich Yunadi berang karena dua saksi ahli yang dihadirkannya ditolak jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Roy Riyadi. Fredrich, terdakwa kasus menghalangi penyidikan kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) langsung menyatakan keberatannya dalam sidang yang digelar hari ini.

"Kami keberatan atas penghinaan yang dilakukan oleh jaksa," kata Fredrich dengan nada tinggi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Mei 2018.

Sebelumnya, KPK mendakwa Fredrich Yunadi memanipulasi perawatan dan rekam medis Setya Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, setelah mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengalami kecelakaan pada 16 November 2017. Fredrich terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Baca juga: Fredrich Yunadi akan Hadirkan 4 Profesor dan Ahli KPK di Sidang

Dalam persidangan lanjutan hari ini, Fredrich menghadirkan empat saksi, dua di antaranya berprofesi sebagai advokat. Saksi tersebut diprotes oleh jaksa KPK karena dinilai bisa menimbulkan conflict of interest. Adapun saksi yang dihadirkan Fredrich Yunadi adalah mantan anggota Komisi III DPR sekaligus anggota Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Ahmad Yani, dan dosen Universitas Jayabaya sekaligus Ketua Umum Peradi, Fauzi Hasibuan.

Jaksa KPK menilai Fauzi, sebagai Ketua Peradi, saat ini masih melakukan proses peradilan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Fredrich di organisasinya, sehingga dia tidak etis memberi keterangan pada anggotanya yang sedang menjalani proses peradilan.

Selain itu, jaksa KPK meragukan obyektivitas kesaksian Fauzi. Sebab, Fredrich hingga saat ini masih terhitung sebagai anggota di organisasi yang dipimpinnya. Adapun untuk Yani, jaksa KPK merasa keberatan karena dia masih satu organisasi dengan Fredrich Yunadi di Peradi.

"Jadi kami meminta majelis hakim tidak mendengarkan kesaksian dua orang itu dalam persidangan," kata jaksa Roy.

Baca juga: Fredrich Yunadi Sempat Kelimpungan Ketika Didatangi KPK

Mendapatkan protes itu, Fredrich Yunadi lalu membantah status kedua orang saksi yang hadir mewakili Peradi. Ia menjelaskan, Fauzi hadir sebagai dosen Universitas Jayabaya, dan Yani hadir sebagai orang yang dulu bekerja di institusi yang membuat undang-undang.

Ketua majelis hakim persidangan itu, Syaifuddin Zuhri, lalu meminta waktu untuk berunding dengan hakim lainnya. Setelah sekitar lima menit berdiskusi, Syaifuddin memutuskan tetap mengambil keterangan saksi ahli.

"Keberatan jaksa akan kami catat, para saksi ahli yang dihadirkan akan kami ambil kesaksiannya dan akan kami sumpah," kata Syaifuddin.






KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


Usaha Menyangkal Korupsi, Hilang Ingatan hingga Bawa Nama Tuhan

27 September 2021

Usaha Menyangkal Korupsi, Hilang Ingatan hingga Bawa Nama Tuhan

Berbagai cara dilakukan untuk menyangkal tuduhan korupsi, mulai dari membawa nama-nama tuhan hingga mengaku hilang ingatan,


KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

23 Juni 2021

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang.


Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

7 November 2020

Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

Fredrich menuding Setya Novanto belum membayar jasanya selama menjadi pengacara terpidana kasus korupsi proyek e-KTP itu.


Mantan Pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi Ajukan Peninjauan Kembali

24 Oktober 2020

Mantan Pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi Ajukan Peninjauan Kembali

Fredrich Yunadi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara menghalang-halangi pemeriksaan mantan Ketua DPR Setya Novanto


Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

11 September 2020

Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

Komplotan pembuat E-KTP palsu di Cilincing diringkus Polres Jakarta Utara, setelah polisi melakukan undercover buying.


MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

7 Juli 2020

MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

MAKI mengajukan praperadilan dan meminta hakim menyatakan penghentian Penyelidikan TPPU Setya Novanto yang dilakukan Bareskrim Polri dan KPK tidak sah


Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

3 Desember 2019

Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

Febri mengatakan KPK mengajukan banding karena pihaknya meyakini Markus Nari semestinya terbukti menerima US$ 900 ribu.


Markus Nari Hadapi Sidang Vonis di Kasus E-KTP Hari Ini

11 November 2019

Markus Nari Hadapi Sidang Vonis di Kasus E-KTP Hari Ini

Jaksa menuntut Markus Nari 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.