Selasa, 21 Agustus 2018

Diduga Langgar Aturan, Sekjen PSI Terancam Pidana 1 Tahun Penjara

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menunjukkan sejumlah indikator penilaian seleksi bakal calon legislatif dari PSI, di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 5 November 2017. TEMPO/Putri.

    Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menunjukkan sejumlah indikator penilaian seleksi bakal calon legislatif dari PSI, di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 5 November 2017. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Raja Juli Antoni dan wakilnya Chandra Wiguna terancam pidana satu tahun penjara karena diduga melanggar aturan Pemilu. Dugaan pelanggaran ini terkait pemasangan iklan PSI di koran Jawa Pos.

    Dugaan pelanggaran itu telah dilaporkan Badan Pengawas Pemilu ke Bareskrim Mabes Polri kemarin.
    Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengatakan seharusnya tak ada hambatan untuk menjatuhkan sanksi bagi Raja Juli dan Chandra Wiguna.

    Baca juga: Bawaslu: Iklan PSI Penuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

    "Kajian ini sejak awal sudah melibatkan unsur penyidik dan penuntut umum di Sentra Gakkumdu, sejatinya tidak ada hambatan lagi untuk memberikan sanksi kepada terlapor," kata Ratna kepada Tempo, Jumat, 18 Mei 2018.

    Ratna menyebut hasil tersebut berdasarkan kajian Bawaslu bersama unsur kepolisian dan kejaksaan di Sentra Gakkumdu. Dari kajian itu didapat bahwa terhadap dua terlapor itu telah memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

    Ratna menerangkan mengapa Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna yang dilaporkan secara individu bukan partainya. Menurut Ratna, berdasarkan Undang-Undang Pemilu PSI tak akan diganjar sanksi administrasi. "Karena perbuatan ini dalam UU tegas menyebutkan subjek pelanggarnya adalah setiap orang," kata Ratna.

    Kemarin, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan kedua orang tersebut menjadi terlapor karena memesan iklan yang dianggap mencuri start kampanye. Iklan tersebut dianggap melanggar karena memuat citra diri peserta pemilu berupa logo dan nomor urut partai.

    Setelah pembahasan bersama di sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu), kata Abhan, iklan PSI yang dipasang di media Jawa Pos pada 23 April 2018, dinyatakan telah memenuhi unsur pidana pemilu. Pemesanan iklan tersebut, menurut dia, merupakan perbuatan tindak pidana pemilu yang melanggar pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

    Soalnya, iklan tersebut masuk dalam kategori kampanye yang tertuang pada pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Pemilu tentang definisi kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. "Kampanye PSI masuk di poin citra dirinya," ujarnya.

    Baca juga: Bawaslu Teruskan Penyelidikan Pelanggaran Iklan PSI ke Polri

    Mengacu pada pasal 492 undang-undang yang sama, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kota/kabupaten dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

    Abhan menuturkan polisi diharapkan bisa segera melakukan pengembangan. "Waktu penyidikan paling lama 14 hari sejak diterima (dari laporan Bawaslu), kepolisian segera menetapkan tersangka untuk selanjutnya masuk dalam proses penuntutan," ucapnya.

    Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan siap menjalani proses hukum atas laporan Bawaslu ke polisi. Namun, Antoni melihat proses hukum dirinya janggal. "Kami merasa dizalimi dan akan kami lawan secara hukum," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga