Diduga Langgar Aturan, Sekjen PSI Terancam Pidana 1 Tahun Penjara

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menunjukkan sejumlah indikator penilaian seleksi bakal calon legislatif dari PSI, di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 5 November 2017. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Raja Juli Antoni dan wakilnya Chandra Wiguna terancam pidana satu tahun penjara karena diduga melanggar aturan Pemilu. Dugaan pelanggaran ini terkait pemasangan iklan PSI di koran Jawa Pos.

Dugaan pelanggaran itu telah dilaporkan Badan Pengawas Pemilu ke Bareskrim Mabes Polri kemarin.
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengatakan seharusnya tak ada hambatan untuk menjatuhkan sanksi bagi Raja Juli dan Chandra Wiguna.

Baca juga: Bawaslu: Iklan PSI Penuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

"Kajian ini sejak awal sudah melibatkan unsur penyidik dan penuntut umum di Sentra Gakkumdu, sejatinya tidak ada hambatan lagi untuk memberikan sanksi kepada terlapor," kata Ratna kepada Tempo, Jumat, 18 Mei 2018.

Ratna menyebut hasil tersebut berdasarkan kajian Bawaslu bersama unsur kepolisian dan kejaksaan di Sentra Gakkumdu. Dari kajian itu didapat bahwa terhadap dua terlapor itu telah memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

Ratna menerangkan mengapa Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna yang dilaporkan secara individu bukan partainya. Menurut Ratna, berdasarkan Undang-Undang Pemilu PSI tak akan diganjar sanksi administrasi. "Karena perbuatan ini dalam UU tegas menyebutkan subjek pelanggarnya adalah setiap orang," kata Ratna.

Kemarin, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan kedua orang tersebut menjadi terlapor karena memesan iklan yang dianggap mencuri start kampanye. Iklan tersebut dianggap melanggar karena memuat citra diri peserta pemilu berupa logo dan nomor urut partai.

Setelah pembahasan bersama di sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu), kata Abhan, iklan PSI yang dipasang di media Jawa Pos pada 23 April 2018, dinyatakan telah memenuhi unsur pidana pemilu. Pemesanan iklan tersebut, menurut dia, merupakan perbuatan tindak pidana pemilu yang melanggar pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Soalnya, iklan tersebut masuk dalam kategori kampanye yang tertuang pada pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Pemilu tentang definisi kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. "Kampanye PSI masuk di poin citra dirinya," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Teruskan Penyelidikan Pelanggaran Iklan PSI ke Polri

Mengacu pada pasal 492 undang-undang yang sama, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kota/kabupaten dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Abhan menuturkan polisi diharapkan bisa segera melakukan pengembangan. "Waktu penyidikan paling lama 14 hari sejak diterima (dari laporan Bawaslu), kepolisian segera menetapkan tersangka untuk selanjutnya masuk dalam proses penuntutan," ucapnya.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan siap menjalani proses hukum atas laporan Bawaslu ke polisi. Namun, Antoni melihat proses hukum dirinya janggal. "Kami merasa dizalimi dan akan kami lawan secara hukum," ujarnya.






Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

1 hari lalu

Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

Selain membangun sekolah net zero carbon, Pemprov DKI Jakarta juga tetap harus menambah jumlah sekolah negeri.


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

3 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

5 hari lalu

PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

PSI berharap TIM setelah direvitalisasi bisa dinikmati oleh semua kalangan Seniman. Tetap ada kurasi.


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

6 hari lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

6 hari lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

7 hari lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

10 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Anies Baswedan Pantang Mundur, Tetap Bangun Sumur Resapan Meski Dikecam Kiri-kanan

10 hari lalu

Anies Baswedan Pantang Mundur, Tetap Bangun Sumur Resapan Meski Dikecam Kiri-kanan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembangunan sumur resapan itu merupakan salah satu dari proses revitalisasi Pasar Induk Beras Cipinang.


PSI Kritik Pengadaan Karangan Bunga Rp 1,1 Miliar oleh Pemkot Kota Bekasi

10 hari lalu

PSI Kritik Pengadaan Karangan Bunga Rp 1,1 Miliar oleh Pemkot Kota Bekasi

PSI Bekasi bandingkan anggaran pengadaan karangan bunga Kota Bekasi yang lebih besar daripada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor.


Anies Baswedan Siap Jadi Capres 2024, PSI DKI: Harus Dinilai Secara Adil dan Objektif

14 hari lalu

Anies Baswedan Siap Jadi Capres 2024, PSI DKI: Harus Dinilai Secara Adil dan Objektif

Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan figur Anies Baswedan harus dinilai secara objektif tanpa sentimen dan emosional.