BSSN Petakan Jaringan Komunikasi Kelompok Teroris

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi, Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). TEMPO/Subekti.

    Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi, Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengatakan pihaknya masih terus mengidentifikasi sarana komunikasi yang digunakan kelompok teroris. Ia tak membantah bahwa tujuan identifikasi sarana komunikasi untuk mengetahui jaringan komunikasi kelompok teroris tertentu.

    Djoko menuturkan proses identifikasinya masih berjalan hingga saat ini. "Ini mungkin dalam proses, jadi saya belum bisa menjawab sekarang," katanya di kantornya, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

    Baca: Bos ISIS Indonesia Aman Abdurrahman Dituntut Hukuman Mati

    Djoko menuturkan BSSN akan memetakan jaringan terorisme yang sudah teridentifikasi. "Peta memang harus kita buat sesegera mungkin, sehingga nanti masukan ke aparat keamanan bisa mengantisipasi," ujarnya.

    Djoko juga memastikan keamanan jaringan pemerintah terjaga dalam mengantisipasi serangan kelompok teroris. Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo berharap BSSN bisa menjaga jaringan swasta dan masyarakat secara langsung nantinya. Namun, dia menegaskan, perlindungan jaringan privat masih memerlukan waktu.

    Baca: Marak Teror Bom, Sandiaga Uno Ingin Data Orang Balik dari Suriah

    Lembaganya, kata Djoko, masih memerlukan transisi untuk menyiapkan perangkat keamanan jaringan. "Kami sedang menyiapkan masa transisi dari Lembaga Sandi Negara menjadi BSSN. Nanti segera kami tunjukkan kepada bangsa ini bahwa kami sudah siap bekerja," ujarnya. Djoko mengharapkan bantuan masyarakat dalam penanganan terorisme.

    Menurut dia, masalah terorisme tak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Masyarakat, kata dia, harus berperan aktif mendeteksi kelompok teroris. Salah satunya dengan segera melaporkan tindakan mencurigakan kepada aparat keamanan. "Semua komponen wajib hukumnya untuk peka dan membantu pemerintah dalam rangka menyiapkan keamanan dari gangguan terorisme," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.