Mendagri dan BSSN Bangun Jaringan Komunikasi di Daerah

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Suhardi Alius menandatangani nota kesepakatan bersama  terkait penanggulangan teroris di Hotel Aryaduta, Jakarta, 12 Maret 2018. Tempo/Imam Hamdi

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Suhardi Alius menandatangani nota kesepakatan bersama terkait penanggulangan teroris di Hotel Aryaduta, Jakarta, 12 Maret 2018. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membangun jaringan komunikasi di daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah ingin mengawasi dan mendeteksi potensi ancaman yang muncul di setiap daerah.

    Mendagri berharap pemerintah daerah bisa ikut mengawasi pergerakan masyarakatnya hingga ke lingkungan terkecil. "Kuncinya menangkal setiap ancaman, setiap gangguan," kata Tjahjo di kantor BSSN, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

    Baca: Jokowi Minta Pengamanan Siber oleh BSSN hingga Tingkat Privat

    Menurut Tjahjo, BSSN akan memberi pelatihan khusus mengenai intelijen kepada para kepala daerah. Rencananya, para pemimpin itu akan dikumpulkan paling lambat Agustus 2018. Selain itu, pelatihan akan diberikan kepada sumber daya manusia terbaik di daerah. Pemerintah juga akan membentuk lembaga di daerah untuk menaungi kegiatan tersebut.

    Tjahjo mengklaim pengembangan jaringan komunikasi ke daerah akan membantu kinerja pemerintah pusat. Dengan luasnya wilayah Indonesia, menurut dia, pemerintah pusat tak mungkin mengawasi hingga ke tingkat kecamatan atau kelurahan. "Jadi nanti seorang gubernur bisa mendeteksi dengan detail sampai rumah ke rumah di tiap RT dan RW," ujarnya.

    Baca: Intimidasi di CFD, Mendagri: Berpolitik Harus Pakai Etika

    Tjahjo tak memberi detail lain mengenai pengembangan jaringan komunikasi ini lantaran program tersebut bersifat intelijen. Dia memastikan program ini ditujukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi mengatakan pengembangan jaringan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah akan memperlancar arus informasi. "Khususnya Mendagri dengan semua provinsi, nanti menyebar lagi ke kabupaten dan kota," ujarnya. Djoko menuturkan induk segala informasi akan berada di tangan BSSN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.