Dewan Pers Akui Tak Bisa Tindak Media yang Memuat Iklan Kampanye

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pers, Stanley Prasetyo memberi sambutan pada acara penganugerahan Yap Thiam Hien di Museum Nasional, Jakarta Pusat, 25 Januari 2017. TEMPO/Bambang Harimurty

    Ketua Dewan Pers, Stanley Prasetyo memberi sambutan pada acara penganugerahan Yap Thiam Hien di Museum Nasional, Jakarta Pusat, 25 Januari 2017. TEMPO/Bambang Harimurty

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menyebutkan lembaganya tidak bisa menindak media yang memuat iklan kampanye. "Dalam Undang-Undang Pers, iklan yang dilarang itu hanya iklan rokok dengan gambar orang merokok atau iklan minuman keras," kata Stanley kepada Tempo, Jumat, 18 Mei 2018.

    Pernyataan Stanley menanggapi iklan Partai Solidaritas Indonesia di koran Jawa Pos pada 23 April lalu. Iklan tersebut memasang lambang dan nomor urut partai sebagai peserta Pemilihan Umum 2019. Dalam iklan tersebut, PSI menampilkan alternatif calon wakil presiden dan kabinet menteri Presiden Joko Widodo untuk pemilu tahun depan.

    Baca: Pemasangan Iklan PSI, Dewan Pers: Yang Dihukum Partainya

    Stanley menuturkan ihwal iklan kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dewan Pers, ucap Stanley, akan mengawasi produk jurnalistik terkait dengan pelanggaran kode etik. "Misalnya iklan kampanye yang ditulis atau disamarkan sebagai berita," ujarnya.

    Stanley juga menyatakan perihal iklan akan menjadi masalah apabila bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan serta berkonten pornografi. "Kan, media dilarang memuat konten SARA dan porno," katanya. "Intinya, ya, akan kami lihat per kasus."

    Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dan wakilnya, Chandra Wiguna, sebagai pelaku tindak pidana pemilu terkait dengan pemasangan iklan partainya. Iklan tersebut diduga melanggar aturan pemilu karena dianggap kampanye di luar jadwal.

    Ketua Bawaslu Abhan menuturkan dua orang tersebut menjadi terlapor karena memesan iklan yang dianggap berada di luar masa kampanye. Iklan tersebut dianggap melanggar karena memuat citra diri peserta pemilu berupa logo dan nomor urut partai. 

    Baca: Bawaslu: Iklan PSI Penuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

    Stanley sempat menuturkan, berdasarkan nota kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, semua media telah diimbau untuk tidak membuat iklan dalam bentuk produk-produk jurnalistik. Jika ada iklan yang dibungkus dalam produk jurnalistik, Dewan Pers baru akan menindak. "Kewenangan kami ada di situ," ucapnya.

    Sejauh ini, ujar Stanley, Dewan Pers tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Jawa Pos terkait dengan iklan PSI. "Sebab, itu murni iklan. Pelanggaran akan dilihat dari aturan Pemilu. Namun kami akan ingatkan medianya agar tidak menerima iklan sebelum masa kampanye," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.