Bawaslu: Iklan PSI Penuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Grace Natalie (kanan) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni (kiri) memegang replika kartu anggota PSI seusai menggelar jumpa pers di DPP PSI, Jakarta Pusat, 15 Desember 2017. PSI menjadi salah satu parpol yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan iklan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI telah memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. PSI diduga melakukan pelanggaran lantaran melakukan kampanye di luar jadwal lewat iklan di media massa.

"Iklan tersebut sudah memenuhi unsur pidana. Makanya hari ini kami teruskan ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri," kata Ketua Bawaslu Abhan di kantornya, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Baca: Bawaslu Teruskan Penyelidikan Pelanggaran Iklan PSI ke Polri

PSI memasang iklan di media cetak Jawapos pada 23 April 2018. Iklan tersebut dianggap mencuri start kampanye karena memasang lambang dan nomor urut PSI, yang dianggap sebagai citra diri peserta pemilu 2019. Padahal kampanye peserta pemilu 2019 baru dimulai pada 23 September 2018.

Mengacu pada Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, definisi kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Abhan mengatakan, setelah pembahasan dua kali bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), iklan PSI dianggap melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. "Logo dan nomor urut yang ditampilkan di iklan tersebut telah memenuhi unsur citra diri," ujarnya.

Baca: Bawaslu: Logo dan Nomor Urut Termasuk dalam Citra Diri Partai

Dia menuturkan temuan Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu tersebut telah diteruskan ke kepolisian untuk diselidiki dugaan pelanggaran pidananya. Bawaslu berharap temuan pelanggaran pidana tersebut segera ditindaklanjuti polisi agar segera menetapkan tersangka dan masuk ke proses penuntutan.

"Pihak kepolisian mengacu pada undang-undang punya waktu 14 hari setelah diterima berkas yang kami serahkan hari ini untuk diproses," ucap Abhan.






PSI Sebut Anies Baswedan Terlibat Politik Identitas, NasDem: Semua Manusia Pasti Pernah Berbuat Salah

4 jam lalu

PSI Sebut Anies Baswedan Terlibat Politik Identitas, NasDem: Semua Manusia Pasti Pernah Berbuat Salah

NasDem menilai Anies Baswedan tidak berlaku diskriminatif dan tak mengulang kesalahannya melakukan politik identitas.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

19 jam lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Deklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai Capres, PSI Ungkap Alasan Tak Dukung Anies Baswedan

1 hari lalu

Deklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai Capres, PSI Ungkap Alasan Tak Dukung Anies Baswedan

PSI menilai Ganjar Pranowo sesuai dengan nilai dasar mereka sementara Anies Baswedan tidak.


PSI Usung Ganjar Pranowo - Yenny Wahid di Pilpres 2024

1 hari lalu

PSI Usung Ganjar Pranowo - Yenny Wahid di Pilpres 2024

Kata Grace, Ganjar adalah calon terbaik, karena memiliki visi kebangsaan dan kebhinekaan yang sama dengan perjuangan PSI.


Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

4 hari lalu

Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

Selain membangun sekolah net zero carbon, Pemprov DKI Jakarta juga tetap harus menambah jumlah sekolah negeri.


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

5 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

7 hari lalu

PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

PSI berharap TIM setelah direvitalisasi bisa dinikmati oleh semua kalangan Seniman. Tetap ada kurasi.


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

8 hari lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

9 hari lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

10 hari lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.