Bawaslu Teruskan Penyelidikan Pelanggaran Iklan PSI ke Polri

Reporter

Hari ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi terbuka terhadap calon legislatif yang akan maju dari partai ini. Seleksi ini rencananya digelar selama dua hari mulai hari ini pada Sabtu sampai Minggu, 4-5 November 2017. DIAS PRASONGKO

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meneruskan penyelidikan dugaan pelanggaran iklan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Kamis, 17 Mei 2018. "Bawaslu meneruskan temuan soal PSI ke Bareskrim di Gambir," kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, melalui pesan teks, Kamis, 17 Mei 2018.

Hari ini pula, Bawaslu akan memutuskan dugaan pelanggaran iklan partai besutan Grace Natalie itu.

Baca: Mahfud Md. Minta PSI Jadi Partai Manusia Bukan Partai Allah

Afifuddin menyatakan iklan PSI yang dipasang di luar jadwal kampanye telah memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Iklan dipasang pada 23 April 2018 di harian Jawa Pos. Padahal jadwal kampanye peserta Pemilu 2019 baru dimulai 23 September 2018.

Iklan itu terindikasi melanggar karena terdapat logo dan nomor urut yang dianggap citra diri peserta pemilu. Kampanye pemilu yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Baca: Diduga Curi Start Kampanye, Grace Natalie PSI Dipanggil Bawaslu...

Definisi citra diri pada peraturan pemilu adalah logo dan nomor urut partai. Partai yang dengan sengaja memasang iklan menggunakan logo dan nomor urut sudah masuk pelanggaran pemilu. "Kami berharap peserta pemilu bisa mengerti dan tidak memasang iklan kampanye sebelum jadwal yang ditentukan penyelenggara pemilu."

Afifuddin meminta partai-partai peserta pemilu tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan PSI. Partai yang dengan sengaja memasang iklan di luar jadwal kampanye bisa dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta sesuai dengan Pasal 492 Undang-Undang Pemilu.






Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

3 jam lalu

Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

Selain membangun sekolah net zero carbon, Pemprov DKI Jakarta juga tetap harus menambah jumlah sekolah negeri.


Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

7 jam lalu

Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

Ade Wahyudin mengatakan redaksi Narasi menerima ancaman dengan pesan masuk "diam atau mati" ke dalam server situs web Narasi.


Putri Candrawathi Titipkan Anaknya yang Masih Kecil ke Neneknya

9 jam lalu

Putri Candrawathi Titipkan Anaknya yang Masih Kecil ke Neneknya

Putri Candrawathi menitipkan anaknya yang paling muda ke neneknya setelah ia ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri mulai hari ini


KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

14 jam lalu

KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

TNI dan Polri masih mencari jasad empat warga sipil korban terduga serangan oleh KKB kepada 12 pekerja jalan Trans-Papua


Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

15 jam lalu

Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo dari Polri.


Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

18 jam lalu

Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

Edi Hasibuan mengatakan pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bermakna bangun sinergi.


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

1 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

2 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

2 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

2 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.