KPK Tahan Bupati Bengkulu Selatan, Berikut Istri dan Keponakannya

Ilustrasi suap

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Dia ditahan seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. “Ditahan untuk 20 hari ke depan,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, 16 Mei 2018.

KPK sebelumnya menetapkan Dirwan sebagai tersangka penerima suap Rp98 juta dalam sejumlah proyek di kabupatennya dalam tahun anggaran 2018. Uang itu diduga merupakan sebagian dari 15 persen imbalan komitmen yang disepakati sebagai jatah bupati atas pengerjaan lima proyek terdiri dari jalan dan jembatan dengan mekanisme penunjukan langsung. Total anggaran untuk kelima proyek itu berjumlah Rp750 juta.

Baca: Istri Bupati Bengkulu Selatan Diduga Jadi Perantara Suap ...

KPK juga menetapkan istri Dirwan, Hendrati dan keponakannya, Nursilawati sebagai tersangka penerima suap. Hendrati dan Nursilawati disangka berperan sebagai penadah dan menyalurkan duit suap. Sedangkan tersangka pemberi suapnya adalah Juhari, seorang kontraktor. 

Febri mengatakan KPK menahan Dirwan dan Juhari di Rumah Tahanan Kelas I cabang KPK. Sedangkan Hendrati dan Nursilawati ditahan di rumah tahanan Kepolisian Resor Jakarta Selatan.

Baca: Begini Kronologi OTT Bupati Bengkulu Selatan dan Istrinya

Pengungkapan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di rumah Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Dirwan, di Kecamatan Manna, pada Selasa,15 Mei 2018. Dalam operasi itu KPK menangkap keempat orang dengan barang bukti uang tunai Rp85 juta dan bukti transfer Rp15 juta.






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

8 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

11 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

12 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

13 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

14 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

16 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

19 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

23 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.