Rabu, 24 Oktober 2018

Jokowi Minta DPRD Tidak Banyak Terbitkan Peraturan Daerah

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertawa saat berdialog dengan perwakilan Kepala Desa saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta, 14 Mei 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertawa saat berdialog dengan perwakilan Kepala Desa saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta, 14 Mei 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia agar tidak membuat peraturan daerah dalam jumlah banyak. Ia meminta anggota DPRD memperhatikan kualitas perda yang dihasilkan.

    "Saya tahu kenapa perda dibuat banyak. Saya tahu. Arahnya ke mana saya tahu. UU diproduksi banyak arahnya ke mana saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan ngerti. Tapi marilah itu kita ubah," kata Jokowi dalam pidatonya di acara penutupan workshop nasional anggota DPRD PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 15 Mei 2018.

    Baca: Presiden Jokowi Hormati Putusan MK Soal Pembatalan Perda  

    Ketimbang soal kuantitas, Jokowi menyarankan agar perda sebaiknya dibuat secara detail, baik, dan memiliki kualitas untuk kepentingan jangka panjang. Ia meminta agar perda juga tidak membebani masyarakat.

    Menurut dia, perda harus bisa memberikan kecepatan birokrasi dalam melayani, keleluasaan masyarakat untuk berinovasi, dan meningkatkan kreativitas. "Justru jangan membebani. Susah kita produksi perda yang banyak-banyak, satu, dua, tiga (perda) setahun cukup tapi kualitasnya yang baik. Setuju ndak? Itu titipan saya," katanya.

    Jokowi pun berpesan kepada anggota DPRD dari PPP untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah juga memiliki program sosial. Misalnya, ia mencontohkan, Kartu Indonesia Pintar yang kini sudah diberikan kepada 18 juta anak tidak mampu. Jokowi mengklaim pemerintah sudah membagikan Kartu Indonesia Sehat kepada 93 juta masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya.

    Jokowi juga meminta para anggota DPRD untuk menyadarkan kepala desa soal penggunaan dana desa. Sebab, Jokowi mengaku masih menemukan beberapa kepala desa uang belum bisa menangkap maksud dan tujuan pemberian dana desa. Ia menjelaskan, dana desa diberikan agar peredaran uang di daerah di tingkat kecamatan dan kabupaten, terutama di desa semakin banyak.

    Baca: Tjahjo: Putusan MK Cabut Kewenangan Soal Perda Hambat Investasi

    Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengucurkan dana desa sejak 2015 sebesar Rp20,37 triliun. Angka ini meningkat pada 2016 sebesar Rp46,9 triliun, pada 2017 sebesar Rp 60 triliun, dan pada 2018 sebesar Rp 60 triliun. Dalam empat tahun, total dana yang sudah diberikan kepada desa mencapai Rp187 triliun.

    Jokowi menyatakan jumlah uang yang dikucurkan sangat besar. "Kalau bisa terus beredar di desa-desa. Jangan sampai uang yang sudah dikucurkan ke desa kembali lagi ke Jakarta. Saya sudah sampaikan, saya wajibkan kepada kepala desa, beli semen di desa itu," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.