Polisi: Bom di Sidoarjo Meledak Tanpa Disengaja

Reporter:
Editor:

Amri Mahbub

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bom. Boards.ie

    Ilustrasi bom. Boards.ie

    TEMPO.CO, Jakarta - Pihak Kepolisian menduga ledakan bom di Sidoarjo, tepatnya di Rumah Susun Wonocolo, tidak disengaja. "Diduga akan digunakan untuk mengebom sasaran yang belum diketahui, tapi meledak sendiri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal, Mohamad Iqbal, saat dihubungi, Senin dini hari, 14 Mei 2018.

    Sebelumnya, beberapa ledakan terjadi di sebuah kamar di Blok B Rusun Wonocolo, Sidoarjo pada Ahad malam, 13 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WIB. Iqbal menuturkan saat memeriksa lokasi, polisi menemukan memang ledakan bersumber dari bom rakitan di kamar itu.

    Dia mengatakan ada lima korban ledakan yang merupakan satu keluarga. Tiga korban di antaranya yakni Anton, istrinya dan satu anaknya tewas ditempat akibat ledakan. Sementara dua anak lainnya yang terluka dibawa ke rumah.

    Baca juga: Setelah Bom di Surabaya,Kini Meledak Lagi di Sidoarjo

    Namun, saat polisi memasuki ruangan ternyata Anton yang dalam kondisi sekarat, masih memegang pemicu bom rakitan. Karena dianggap berbahaya polisi kemudian menembaknya. "Tangannya masih gerak-gerak, makanya kami lumpuhkan," kata dia. Iqbal menuturkan setelah memeriksa identitas pelaku Anton, polisi menduga dia adalah sahabat dari pelaku bom bunuh diri yang menyerang tiga gereja di Surabaya pagi sebelumnya.

    Ledakan bom di rusun di Wonocolo terjadi pada hari yang sama dengan serangan bom bunuh diri terhadap tiga gereja di Surabaya yang terjadi pagi tadi. Akibat serangan bom bunuh diri tersebut, 13 orang meninggal dunia, enam di antaranya adalah pelaku.

    Baca juga: Rekaman CCTV Detik-detik Bom Gereja di Surabaya Meledak

    Simak kabar terbaru tentang bom Sidoarjo hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.