PDIP: Negara Tidak Boleh Kalah Melawan Teroris

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi menyisir lokasi ledakan bom di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, 13 Mei 2018. Tiga gereja di Surabaya yang diguncang ledakan bom yaitu, Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno. AP Photo/Trisnadi

    Polisi menyisir lokasi ledakan bom di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, 13 Mei 2018. Tiga gereja di Surabaya yang diguncang ledakan bom yaitu, Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno. AP Photo/Trisnadi

    TEMPO.CO, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan dukacita yang mendalam atas jatuhnya korban dalam aksi teroris di Markas Komando Brigade Mobil beberapa hari lalu, dan ledakan bom di gereja Surabaya hari ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan dua peristiwa itu mesti menjadi batas akhir bagi gerakan radikalisme yang anti-Pancasila dan merongrong kewibawaan negara.

    Sebab, menurut dia, dua aksi tersebut merupakan dua peristiwa yang secara nyata bertujuan melawan negara dan melakukan intimidasi kolektif kepada rakyat. "Negara tidak boleh kalah dan harus melakukan mobilisasi seluruh instrumen negara untuk melawan terorisme,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 13 Mei 2018.

    Baca: Ledakan Bom di Surabaya Terjadi di Tiga Gereja

    Hari ini, ledakan terjadi di tiga lokasi di Surabaya, Jawa Timur. Juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Frans Barung Mangera, mengatakan ledakan itu terjadi di tiga gereja, yaitu Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria di Ngagel, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno.

    Hasto berujar atas dua kejadian kejahatan kemanusiaan itu, PDIP memberikan dukungan sepenuhnya terhadap seluruh upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melawan segala bentuk terorisme yang berawal dari paham radikalisme tersebut.

    Ia pun mengingatkan kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Alasannya, hukum tertinggi dalam negara adalah kedaulatan negara itu sendiri. Sehingga dia berpendapat siapa pun yang merongrong kewibawaan negara harus dihadapi dengan menggunakan seluruh pendekatan hukum, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. "Negara mesti menggalang kekuatan rakyat untuk terlibat aktif di dalam melawan paham radikalisme."

    Baca: Ledakan Bom di Surabaya, Sedikitnya 3 Orang Tewas dan 12 Terluka

    Bahkan, Hasto berpendapat negara pun berhak menggunakan seluruh instrumen negara, baik hukum, Polri, TNI, maupun birokrasi negara untuk melawan terorisme tersebut. Sebab, kata dia, Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan bahwa pemerintahan negara dibentuk salah satunya bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

    Hasto berharap tidak ada lagi korban yang jatuh akibat aksi terorisme di Indonesia. Dia menegaskan bahwa dua peristiwa yang terjadi itu harus menjadi batas akhir bagi negara untuk tidak boleh kalah terhadap gerakan terorisme di Indonesia. “Kekuatan mayoritas diam harus bangkit. Kita tidak boleh takut terhadap terorisme. Sebab mereka adalah para pengecut yang tidak boleh lagi mendapatkan hal hidup di negara cinta damai ini,” ujar Hasto.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.