TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri hadir untuk memberikan orasi ilmiah dalam Hari Perawat Internasional. Megawati mengaku sadar diri kenapa para perawat mengundangnya hadir. Mereka meminta adanya revisi UU ASN Pasal 131 (a) tahun 2014 Tentang Pengangkatan PNS.
"Engga usah mendramatisir. Nanti saya ketemu presiden. Saya kan pernah jadi presiden, kalau Pak Jokowi ada perlu, saya dipanggil dan kita membicarakan banyak hal," kata Mega usai beberapa petinggi organisasi keperawatan memaparkan tuntutannya di Maria Convention Center (MCC), Sabtu 12 Mei 2018.
Baca juga: Megawati Minta Kadernya Tak Asal Seruduk di Pilgub Jawa Tengah
Mega yang pernah menjadi anggota DPR juga memahami bagaimana peliknya proses pembahasan RUU meski hanya 1 pasal saja. Lamanya proses pembahasan juga perlu dikritik, terutama para menteri yang berkaitan seperti Menpan RB, yang langsung membawahi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Saya tadi sudah bisik-bisik sama Rieke Diyah (Komisi IX), pasti saya diundang karena mereka mau curhat kan, dan betul. Padahal saya gak usah diundang saya juga tahu kok. Karena pembahasan (UU ASN) kan di DPR. Saya tahu, saya disuruh ngomong sama Pak Jokowi kan? Lah iya kok susah-susah amat. Pakai dirayu kiri kanan. Tapi ya saya senenglah ketemu sama anak-anak segini banyak," ujar Megawati.
Megawati mengaku akan ada beberapa pemangku kebijakan yang mengobrolkan soal dirinya saat diundang dalam suatu acara. Di MCC dengan para perawat misalnya, kabar tersebut diyakini Mega akan langsung didengar Presiden Jokowi melalui intelnya.
"Sekarang orang banyak bilang, aduh kalau bisa udah, ibu Mega itu jangan diundang dong. Karena kalau diundang senenge ngono (sukanya gitu), jalan-jalan deh saya. Yaitu, jalan ke Presiden Jokowi, ke menteri ini, ke menteri itu (untuk menyampaikan aspirasi)," ungkap Megawati.
Baca juga: Megawati Tegaskan Apel Siaga PDIP di Solo Bukan Kampanye
Menurut Megawati, lamanya revisi UU ASN dikarenakan Kementerian PANRB belum menyiapkan draf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke DPR. Jika Menpan RB bisa bergerak cepat, maka koreksi terhadap revisi UU ASN bisa berjalan efektif.
"Dulu saya saat bikin UU JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) aja sampai 56 kali bolak balik. Akhirnya goal. Ini harus diperjuangkan seluruhnya, adanya di Kementerian PANRB. Nanti saya bilang gini ya, salam hangat dari PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia," ujar Mega.
Dalam peringatan Hari Perawat Internasional, Ketua Umum Forum Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia, Andri Irawan menuntut agar pemerintah mengangkat perawat yang sudah lama mengabdi. Kebutuhan perawat semakin tinggi mengingat jumlah penduduk yang kian padat, serta wilayah Indonesia yang luas.
Hal serupa diungkapkan Ketua Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara, Mariyani yang menuntut honorer PTT Perawat untuk diangkat menjadi ASN. Dengan revitalisasi PNS dan revisi UU ASN, maka pemerintah peduli dengan kebutuhan tenaga kesehatan yang masih minim di Indonesia.
