Pemilu 2019, Pengamat: Ambang Batas 4 Persen Bunuh Diri Partai

Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini memprediksi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 2019 sebesar empat persen akan membuat pemilihan umum atau Pemilu 2019 semakin sengit. Sebab, dengan jumlah ambang batas yang naik hingga empat persen, ada partai politik baru yang memungkinkan merebut suara pemilih partai lama.

“Suara masyarakat akan terdistribusi kepada 16 partai yang lolos verifikasi. Jadi partai di parlemen bisa saja tidak terpilih lagi,” kata Titi saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Mei 2018.

Baca juga: Survei: Elektabilitas Tertinggi 5 Partai Menjelang Pemilu 2019

Titi menjelaskan ambang batas empat persen membuat satu parpol harus mengumpulkan sebanyak lima juta suara untuk masuk ke palemen. Jumlah itu cukup besar dan akan membuat partai baru bekerja keras memuhi kuota tersebut. Adapun partai baru yang lolos di Pemilu 2019 antara lain Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Pada Pemilu 2019 ambang batas parlemen naik menjadi empat persen, dari yang sebelumnya di tahun 2014 hanya sebesar 3,5 persen. Lembaga Survei Indonesia (LSI) memprediksi dengan ambang batas tersebut hanya akan ada lima partai yang menduduki parlemen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 21,7 persen; Partai Golongan Karya (Golkar) 15,3 persen; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 14,7 persen; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6,20 persen; dan Partai Demokrat 5,8 persen.

Baca juga: Oesman Sapta Yakin Hanura Lolos ke Parlemen pada Pemilu 2019

Lebih lanjut, Titi menganggap ambang batas parlemen empat persen merupakan bunuh diri untuk beberapa partai di parlemen. Selain itu, dia juga memprediksi ambang batas yang tinggi dan jumlah parpol yang bertambah akan membuat banyak suara masyarakat dalam Pemilu 2019 menjadi terbuang.

“Masyarakat sudah memilih tapi parpolnya tidak lulus ambang batas parlemen, maka suara masayarakat terbuang dan tidak terhitung,” kata dia.






Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

10 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

28 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

16 Februari 2022

KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

Pramono menuturkan ada 11 aplikasi yang dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir namun akan diperkuat.


Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

1 Oktober 2021

Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

Dari hasil survei itu terlihat mayoritas responden tidak percaya pada rumor kebangkitan PKI.


Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

16 September 2021

Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

KPU mengusulkan agar pemerintah memastikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk para petugas, seperti PPS di Pemilu 2024.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

25 Agustus 2021

Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

Demokrat meminta para elite politik, terutama partai politik pendukung pemerintah untuk fokus membantu rakyat di masa pandemi Covid-19.


DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

4 Agustus 2021

DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

Anggota DPR meminta KPU mempertimbangkan penyederhanaan surat suara Pemilu 2024.


Ini Pesan Bawaslu Pusat ke Daerah untuk Hadapi Pemilu 2024

1 Juni 2021

Ini Pesan Bawaslu Pusat ke Daerah untuk Hadapi Pemilu 2024

Bawaslu Pusat meminta anggota Bawaslu di daerah meningkatkan kesiapsiagaan SDM untuk Pemilu 2024.


DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

9 Maret 2021

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta tetap dibahas.