TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta ada evaluasi total yang dilakukan Kepolisian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia usai kericuhan antara narapidana terorisme dan personel Brigade Mobil (Brimob) di rumah tahanan cabang Salemba, di Kompleks Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa kemarin.
Evaluasi itu, menurut Jokowi, menyangkut lokasi tahanan untuk terpidana terorisme. "Apakah perlu di markas atau di luar markas," kata dia di Halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 12 Mei 2018.
Baca juga: Pengamat Terorisme: Pembentukan Koopssusgab Jangan Tumpang Tindih
Jokowi berujar evaluasi ini diperlukan agar tidak terjadi kejadian serupa di masa mendatang. "Akan menjadi sebuah evaluasi total dari Polri untuk supaya tidak ada kejadian seperti itu," tuturnya.
Sebelumnya, ratusan narapidana terorisme terlibat keributan dengan personel kepolisian di rumah tahanan Salemba, Mako Brimob. Dalam peristiwa itu, lima personel Brimob dan satu narapidana terorisme tewas.
Para terpidana diduga kesal dengan perlakuan penjaga rutan. Mereka berhasil menjebol ruang tahanan, mengambil banyak senjata api dari ruang pemberkasan, hingga menyandera petugas.
Peristiwa yang berlangsung Selasa malam itu baru berakhir Kamis pagi setelah 155 tahanan menyerah tanpa syarat. Polisi memindahkan 155 terpidana itu ke lembaga pemasyarakatan Nusakambangan.
Baca juga: Jokowi: Umat Islam Korban Terbanyak Konflik dan Terorisme
Dalam konferensi pers di Istana Bogor, Kamis kemarin, Jokowi mengatakan Indonesia tidak takut terhadap aksi teror apapun. "Negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberi ruang kepada terorisme dan upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara," kata Jokowi saat itu.
