Kerusuhan Mako Brimob, Amnesty International: Perlu Investigasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota polisi Brimob membawa anjing pelacak saat berjaga usai melakukan penanggulangan penyanderaan dan kerusuhan di Mako Brimob, Depok, 10 Mei 2018. REUTERS/Darren Whiteside

    Anggota polisi Brimob membawa anjing pelacak saat berjaga usai melakukan penanggulangan penyanderaan dan kerusuhan di Mako Brimob, Depok, 10 Mei 2018. REUTERS/Darren Whiteside

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong adanya investigasi untuk mendalami penyebab kerusuhan yang melibatkan narapidana terorisme dan aparat di rutan Mako Brimob, Depok.

    Menurut Usman, dengan adanya investigasi tersebut, publik dapat mengetahui secara jelas penyebab kerusuhan yang menewaskan lima anggota kepolisian itu. “Dan hasil investigasi itu harus diumumkan ke publik,” kata Usman saat dihubungi Tempo pada Jumat, 11 Mei 2018.

    Baca: Setelah Disandera di Rutan Mako Brimob, Bripka Iwan Trauma

    Kerusuhan di Mako Brimob meletus pada Selasa, 8 Mei 2018 malam. Menurut keterangan kepolisian, kerusuhan terjadi karena ada cekcok antara narapidana dengan polisi perihal makanan yang dibawa keluarga narapidana.

    Baca: Usai Kejadian Mako Brimob, 13 Tahanan Dibawa ke Polres Jaksel

    Drama kerusuhan tersebut terjadi selama 36 jam, berakhir sekitar pukul 07.15 WIB, pada Kamis, 10 Mei 2018. Sebanyak 155 narapidana menyerahkan diri tanpa syarat. Dari 155 narapidana, 145 narapidana dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah.

    Usman mengatakan dirinya mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengendalikan situasi di Mako Brimob. Usman mengatakan langkah kepolisian sudah benar dengan menggunakan pendekatan humanis kepada narapidana tanpa melakukan penyerbuan. “Apapun hasil akhir dari negosiasi yang dilakukan harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan HAM,” kata dia.

    Baca: 5 Polisi Gugur di Mako Brimob Diduga Dibunuh dengan Pecahan Kaca


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.