Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rutan Mako Brimob Tanggung Jawab Kementerian Hukum dan HAM

Reporter

image-gnews
Mobil ambulance memasuki Markas Komando Brimob Kelapa Dua pasca kerusuhan yang terjadi di Rutan khusus teroris, Depok, Rabu, 9 Mei 2018. Tempo/Irsyan
Mobil ambulance memasuki Markas Komando Brimob Kelapa Dua pasca kerusuhan yang terjadi di Rutan khusus teroris, Depok, Rabu, 9 Mei 2018. Tempo/Irsyan
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan bahwa rumah tahanan di Markas Komando atau Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, bukan tanggung jawab Polri. "Yang bertanggung jawab adalah Kementerian Hukum dan HAM," kata Syafruddin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 10 Mei 2018.

Syafruddin mengatakan rumah tahanan itu merupakan Rumah Tahanan Negara Cabang Salemba yang berada di lingkungan komplek Brimob. "Rumah tahanan seperti biasa layaknya rumah tahanan biasa. Kebetulan itu berada di dalam (komplek Brimob).”  Penetapan Rumah Tahanan Brimob itu ditetapkan menjadi rumah tahanan umum pada 2006.

Baca: Rusuh Mako Brimob, Wiranto: Tidak Ada Negosiasi, Tapi Ultimatum ...

Penyelesaian pascakerusuhan di Rumah Tahanan Mako Brimob itu akan dilakukan secara komprehensif antara kepolisian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Polri, kata Syafruddin terlibat lantaran rumah tahanan berada di komplek Brimob, yang secara tidak langsung pengamanannya dilakukan oleh anggota Brimob.

Menurut Syafruddin, pihak kepolisian dan Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM sudah berkoordinasi sejak bulan lalu karena penghuni  rumah tahanan itu saat ini sudah kelebihan kapasitas. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menambahkan bahwa pihak Ditjen PAS telah menyiapkan lokasi baru untuk napi teroris di LP Nusa Kambangan.

Kementerian Hukum dan HAM sudah menyiapkan lokasi baru untuk napi teroris di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. “Sudah dipersiapkan," kata Wiranto di waktu dan lokasi yang sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Pemuda Muhammadiyah: Hukum Aparat yang Melanggar di Mako ...

Insiden kerusuhan Mako Brimob pecah pada Selasa malam, 8 Mei 2018. Selama 36 jam, kerusuhan itu menewaskan satu tahanan teroris dan lima anggota kepolisian. Kelima anggota kepolisian yang gugur dalam kerusuhan di Mako Brimob itu ialah Inspektur Satu Luar Biasa Anumerta Yudi Raspuji, Ajun Inspektur Dua Luar Biasa Anumerta Deni Seadi, Brigadir Luar Biasa Anumerta Sandi Setyo Nugroho, Brigadir Satu Luar Biasa Anumerta Sukron Fadli, Brigadir Satu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamingkas.

Kepolisian membebaskan anggota Densus 88 Antiteror Brigadir Iwan Sarjana yang sempat disandera napi teroris di Mako Brimob Kelapa Dua Kamis sekitar pukul 00.00. Brigadir Iwan Sarjana dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September

41 hari lalu

(Dari kiri) Plt Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi; Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa; dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo berfoto bersama peserta Raimuna Nasional ke-62 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, pada Ahad, 20 Agustus 2023. Mereka hadir merayakan Hari Indonesia Menabung di gelaran tersebut. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September

Pemerintah tengah merancang peraturan OJK atau POJK tentang bursa karbon.


Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

43 hari lalu

Napi Korupsi Lapas Sukamiskin Dapat Remisi di HUT ke-78 RI, Ada Setya Novanto dan Imam Nahrawi
Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

TII menilai remisi koruptor merupakan bukti lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.


Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi

14 Juli 2023

Presiden Joko Widodo menyapa Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan selama Kunjungan Kehormatan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, 14 Juli 2023. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/Pool
Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi

Sosiolog Unair Tuti Budirahayu menilai pindah kewarganegaraan itu hal ini sebagai sebuah fenomena migrasi yang lumrah terjadi.


Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?

21 Juni 2023

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjalani sidang dalam kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023. Dalam pengakuannya Luhut merasa kesal dituding sebagai penjahat hingga disebut Lord dalam konten video YouTube berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya.' TEMPO/ Febri Angga Palguna
Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengaudit seluruh LSM atau NGO di Indonesia. Bagaimana syarat mendirikan LSM?


Daftar 11 Sekolah Kedinasan di Bawah Kementerian, Berikut Alamat dan Program Studi

15 Juni 2023

Gedung STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), Jakarta. Dok. TEMPO/ Rendra
Daftar 11 Sekolah Kedinasan di Bawah Kementerian, Berikut Alamat dan Program Studi

Salah satu kelebihan sekolah kedinasan adalah adanya jaminan ikatan dinas yang membuat lulusannya dapat langsung bekerja di instansi pemerintahan.


Kisah Berdirinya Partai Aceh, Buah Kesepakatan Damai GAM dengan Pemerintah Indonesia

8 Juni 2023

Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf (kiri) bersama Sekjen Partai Aceh Abu Razak (kanan) menunjukkan nomor urut 21 saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. ANTARA/Galih Pradipta
Kisah Berdirinya Partai Aceh, Buah Kesepakatan Damai GAM dengan Pemerintah Indonesia

Partai Aceh muncul seiring hilangnya Gerakan Aceh Merdeka


Komnas HAM: Masalah Eksil 1965 Lebih Luas dari Sekedar Kewarganegaraan

5 Mei 2023

Abdul Haris Semendawai. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Komnas HAM: Masalah Eksil 1965 Lebih Luas dari Sekedar Kewarganegaraan

Komnas HAM menyatakan banyak aspirasi para eksil yang belum terakomodasi dalam 3 opsi yang diajukan pemerintah.


Kementerian Hukum dan HAM Berikan Remisi Khusus Idul Fitri bagi 146.260 Terpidana

22 April 2023

Warga binaan Lapas Cikarang mendapat remisi khusus idul fitri. (Foto: Pradita Kurniawan Syah).
Kementerian Hukum dan HAM Berikan Remisi Khusus Idul Fitri bagi 146.260 Terpidana

Narapidana yang mendapatkan remisi khusus, sebanyak 79.374 orang merupakan terpidana tindak pidana khusus.


Identik Diberikan Saat Hari Raya, Ini Pengertian Remisi dan Siapa Saja yang Bisa Mendapatkan

15 April 2023

Warga binaan Lapas Cikarang mendapat remisi khusus idul fitri. (Foto: Pradita Kurniawan Syah).
Identik Diberikan Saat Hari Raya, Ini Pengertian Remisi dan Siapa Saja yang Bisa Mendapatkan

Hari Raya identik dengan remisi pidana. Lantas apa itu remisi, jenis, serta syaratnya? Siapa yang bisa memperoleh remisi ini?


BRIN Ungkap Minim Pemanfaatan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual Peneliti

14 April 2023

Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BRIN Ungkap Minim Pemanfaatan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual Peneliti

Data kekayaan intelektual, termasuk paten, di BRIN, dan berapa yang telah komersial tunjukkan gap lebar inovasi dan kebutuhan masyarakat.