TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN Eddy Soeparno menganggap wajar tidak diundang dalam pertemuan antara sekretaris jenderal (sekjen) partai-partai pengusung Joko Widodo dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Senin, 7 Mei 2018.
"Memang kemarin itu saya menerima berita justru dari teman-teman media, bahwa ada pertemuan antara parpol koalisi pendukung pemerintah. Saya kemudian menyampaikan bahwa kami belum menerima undangan," kata Eddy kepada wartawan di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.
Baca: Sandiaga: PAN Setuju Bergabung dengan Sekber Gerindra PKS
Dia mengaku sudah mengecek ke sekretariat dan memang tidak ada undangan. Eddy pun menganggap bahwa undangan itu hanya khusus kepada partai-partai yang telah memastikan diri mendukung Jokowi dalam pemilu presiden 2019.
"Oleh karena itu kami menganggap itu adalah hak pihak yang mengundang. Kedua, kalau memang dikategorikan, kami memang belum melakukan deklarasi dukungan kepada capres mana pun," ujarnya.
Sebelumnya Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyampaikan kegiatan koordinasi partai politik pengusung Jokowi. Hasto berujar para sekjen partai politik yang telah mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden 2019 bersepakat untuk bertemu dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Senin, 7 Mei 2018. Pertemuan berlangsung sekitar pukul 12.00 sampai 13.20.
Simak: PAN Bertemu Gatot Nurmantyo untuk Penjajakan Pilpres 2019
“Suasana pertemuan sangat akrab dan diawali dengan makan siang dengan menu ala Indonesia seperti soto ayam, pecel, nasi liwet, minuman kelapa muda dan kopi khas Nusantara," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin, 7 Mei 2018.
Menurut dia sekretaris jenderal partai yang hadir dari PDIP, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, PKPI, Perindo dan PSI. Hasto mengatakan pertemuan seperti ini sangat penting. Terlebih dengan para sekjen yang punya tanggung jawab menjabarkan kebijakan ketua umumnya masing-masing.
"Koordinasi tersebut sangat penting sebagai pemantapan komunikasi politik guna menghadirkan kepemimpinan Presiden Jokowi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Hasto.
