TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan dukungan terhadap Partai Golkar berkurang 5,3 persen akibat kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), yang menjerat mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.
“Isu pengadilan Setya Novanto menurunkan dukungan Golkar secara signifikan,” katanya di kantor LSI Denny JA, Selasa, 8 Mei 2018.
Ardian menuturkan data tersebut berasal dari 1.200 responden yang ditanya apakah akan tetap memilih partai Golkar di tengah pemberitaan mengenai korupsi e-KTP Setya Novanto. Ke-1.200 responden tersebut seluruhnya pemilih Partai Golkar.
Baca: Golkar: Putusan PTUN Soal HTI Adalah Kemenangan Pancasila
Dari jumlah responden itu, menurut Ardian, ada 85,4 persen yang menyatakan tetap akan memilih Partai Golkar. Sedangkan 5,3 persen tidak akan memilih Golkar. Sisanya 10,2 persen menjawab tidak tahu.
Penyebabnya, menurut data yang dihimpun LSI Denny JA, empat program Partai Golkar sebagian besar disukai. Ardian berujar yang menyukai program sembako murah 87,5 persen responden, program lapangan kerja tersedia 84,4 persen, rumah harga terjangkau dan mudah akses 82,4 persen, serta program teknologi tinggi untuk keadilan dan kesejahteraan 76,9 persen. “Program Golkar ini yang menaikkan suara Golkar kembali. Namun program ini baru dikenal kurang dari 15 persen,” ujarnya.
Baca: Mesti Ganti Uang E-KTP Rp 101 Miliar, Berapa Harta Setya Novanto?
Meski begitu, Ardian mengatakan elektabilitas Golkar masih berada di peringkat kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dari 1.200 responden, 21,7 persen memilih PDIP, 15,3 persen memilih Partai Golkar, 14,7 persen memilih Partai Gerindra.
Data tersebut merupakan hasil survei LSI yang dilakukan pada 28 April-5 Mei 2018 kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah multistage random sampling dengan cara wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner serta margin of error 2,9 persen.
Baca: Dugaan Aliran E-KTP ke DPD Jateng, Golkar: Percayakan kepada KPK
