TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa mengatakan isu terseretnya nama politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung di kasus korupsi e-KTP berdampak pada elektabilitas partai itu.
“Isu Puan dan Pramono soal e-KTP menurunkan dukungan PDIP secara signifikan,” kata Ardian di kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur pada Selasa 8 Mei 2018.
Baca: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Jokowi Belum Aman
Nama Puan Maharani dan Pramono Anung terseret dalam kasus korupsi e-KTP setelah disebut oleh Setya Novanto dalam sidang pada 22 Maret 2018. Setya menuding ada uang yang mengalir ke Pramono dan Puan masing-masing sebesar US$ 500 ribu. Atas tudingan ini, Puan dan Pramono sama-sama telah membantahnya.
Ardian mengatakan, ada 10,7 persen responden yang menyatakan tidak akan lagi memilih PDIP akibat isu tersebut. Meski begitu, masih ada 77 persen responden menyatakan akan tetap memilih PDIP. Sisanya, yakni 12,3 persen menyatakan tidak tahu. Pertanyaan mengenai dukungan ini hanya diberikan kepada pendukung PDIP.
Baca: Voxpol: Isu Kemiskinan Bisa Kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Meskipun begitu, Ardian mengatakan elektabilitas PDIP masih lebih tinggi dibandingkan dengan Partai Golkar dan Partai Gerindra. PDIP memeroleh 21,7 persen suara, Partai Golkar 15,3 persen sedangkan Partai Gerindra 14, 7 persen.
Penyebabnya, menurut Ardian, PDIP masih terasosiasi kuat dengan figur Joko Widodo dibandingkan dengan partai lain. Menurut data LSI Denny JA, 65 persen responden mengingat PDIP karena figur Jokowi. “Ini yang menjadi jawaban mengapa PDIP meskipun ada kasus terkena isu, tetapi masih bertahan dengan asosiasi Jokowi,” kata Ardian.
Data-data tersebut merupakan hasil survei LSI Denny JA yang dilakukan dari 28 April hingga 5 Mei 2018 kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah multistage random sampling dengan cara wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner serta margin of error 2,9 persen.
Baca: SMRC: Presiden Jokowi Kunci Elektabilitas PDIP di Pilpres 2019
