Suap Bupati Mojokerto, KPK Periksa Presdir PT Tower Bersama

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, Jakarta, 30 April 2018. Mustofa resmi ditahan sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan suap sebesar Rp 2,7 miliar dalam perizinan pembangunan menara telekomunikasi (Base Transceiver Station) di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, Jakarta, 30 April 2018. Mustofa resmi ditahan sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan suap sebesar Rp 2,7 miliar dalam perizinan pembangunan menara telekomunikasi (Base Transceiver Station) di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang dari kalangan swasta dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka.

    "Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk MKP," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 8 Mei 2018.

    Keempat orang yang diperiksa KPK adalah Presiden Direktur PT Tower Bersama Herman Setia Budi; dua pegawai PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Rinaldy Santosa dan Indra Mardhani; serta Nabiel Titawano dari kalangan swasta.

    Baca: Suap Bupati Mojokerto, KPK Geledah Dua Perusahaan Telekomunikasi

    PT Tower Bersama dan PT Protelindo adalah dua perusahaan telekomunikasi yang diduga menyuap Mustofa sebesar Rp 2,7 miliar dalam pembangunan menara telekomunikasi di Mojokerto tahun 2015. KPK telah menetapkan Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Ockyanto dan Direktur Operasi PT Protelindo Onggo Wijaya sebagai tersangka pemberi suap.

    Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. KPK pun melakukan serangkaian penyelidikan dan penggeledahan 20 kantor dan dinas, 4 perusahaan, serta 7 rumah pribadi di Kabupaten Mojokerto, Surabaya, dan Malang pada 23-27 April 2018.

    Baca: Suap Bupati Mojokerto, KPK Sita 20 Kendaraan

    Dari hasil penggeledahan, KPK menyita uang sekitar Rp 4 miliar dan sejumlah dokumen. Selain itu, KPK menyita lima jet ski dan enam mobil milik Mustofa. Enam mobil itu di antaranya dua Toyota Innova, Subaru, Honda CR Rover, dan pick up Daihatsu.

    Selain kasus suap, KPK menduga Bupati Mojokerto Mustofa Kamala Pasa telah menerima gratifikasi senilai Rp 3,7 miliar bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Mojokerto Zainal Abidin. KPK menyangka pemberian gratifikasi itu terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto. "Salah satunya dalam proyek pembangunan jalan di Mojokerto tahun 2015," kata Laode.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.